ASEAN Tekankan Situasi Kondusif dalam Negosiasi Pedoman Perilaku di Laut Natuna Utara

Jakarta, InfoPublik - Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan suasana yang kondusif untuk negosiasi Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.

Mereka menyambut langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 (56^th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

“Kami menekankan perlunya membangun kepercayaan dan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan, antara lain, kepercayaan dan keyakinan antara para pihak, dan kami menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” menurut pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 (56^th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM).

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) merupakan hukum dan peraturan komprehensif mengenai samudera dan lautan di dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan samudera dan sumber dayanya.

Disebutkan pula bahwa ASEAN menyambut kemajuan yang sudah dicapai dalam negosiasi CoC, termasuk penyelesaian pembacaan kedua draf perundingan CoC tunggal dan mendorong untuk melanjutkan momentum positif tersebut.

“Kami menantikan adopsi Pedoman untuk Percepatan Kesimpulan Awal CoC yang Efektif dan Substantif dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan China pada 13 Juli 2023 dan mendorong upaya pemanfaatan penuh Pedoman tersebut,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa ASEAN menantikan kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif yang sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di dalam dan di atas Laut China Selatan dan mengakui manfaat Laut China Selatan sebagai laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.

Mereka juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) dengan penuh dan efektif secara keseluruhan.

“Kami menekankan penting non-militerisasi dan pengendalian diri dalam perilaku semua kegiatan oleh para penuntut dan negara lainnya, termasuk yang disebutkan dalam Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) yang dapat semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan,” kata pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China telah menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan.

Pedoman tersebut diadopsi dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China Wang Yi di Jakarta, pada Kamis (13/7/2022).

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan  Wang Yi bersama-sama memimpin pertemuan tersebut, demikian keterangan tertulis Kemlu RI.

 Retno menyatakan, bahwa China telah menjadi mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama lebih dari tiga dekade.

“Kemitraan kita semakin penting di tengah tantangan yang semakin besar,” ujar Retno.

Tahun ini dianggap sebagai tonggak penting dalam hubungan ASEAN-China, yang ditandai dengan penyelesaian pedoman untuk mempercepat perundingan CoC yang efektif dan substantif, penyelesaian pembacaan kedua draf perundingan CoC tunggal, dan peringatan 20 tahun aksesi China ke Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Pencapaian tersebut harus terus dibangun momentum positif untuk memperkuat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, serta mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” ujar Retno.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa China harus menjadi mitra yang bisa diandalkan bagi ASEAN dalam memelihara arsitektur kawasan yang terbuka dan inklusif.

“Hanya dengan begitu kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik,” kata Retno.

Laut Cina Selatan terdiri atas gugusan kepulauan yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil tak berpenghuni.

Setidaknya terdapat enam negara yang memperebutkan Laut China Selatan, yakni China, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam.

Upaya saling klaim tersebut menjadikan LCS sebagai sengketa kedaulatan yang melibatkan lebih dari dua pihak.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam  Pertemuan Komisi Area Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ) di Jakarta, Selasa (11/7/2023). Foto: InfoPublik/Agus Siswanto