Menlu Thailand Telah Temui Aung San Suu Kyi
Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, membenarkan kabar mengenai pertemuannya dengan pemimpin Myanmar yang disingkirkan dan masih dipenjara, Aung San Suu Kyi.
Hal tersebut disampaikan Pramudwinai di sela-sela sesi pengkajian Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Menurut Pramudwinai, Suu Kyi dalam kondisi sehat.
Dari pertemuan tersebut, Suu Kyii dikatakannya sangat mendorong dialog untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
Menlu Thailand itu berpandangan bahwa pendekatan dengan otoritas Naypyidaw, termasuk dengan junta, sangat diperlukan. "Harus ada pendekatan dengan junta," katanya.
Thailand diketahui telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan anggota ASEAN lainnya dalam upayanya membantu penyelesaian krisis Myanmar.
Sejak tahun lalu, Thailand sedikitnya telah menggelar tiga pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar, termasuk pertemuan pada Juni lalu yang juga mengundang para menlu ASEAN, namun hanya Menlu Laos yang bersedia hadir.
Menurut Pramudwinai, pembicaraan yang sudah tiga kali diselenggarakan Thailand dengan mengundang junta Myanmar itu telah sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN berdasarkan dokumen Tinjauan dan Keputusan Implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).
Seperti diketahui, Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Dia merujuk pada artikel 14 dari dokumen hasil yang dirilis usai KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja, yang berbunyi “ASEAN akan mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin”.
Pendekatan tersebut, menurut dia, sejalan dengan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati ASEAN.
"Ya, konsensus itu adalah lima poin yang ingin kita capai bersama, tetapi ini adalah pendekatan (kami) dengan teman-teman Myanmar. Kami menginginkan penyelesaian, sebenarnya tujuannya sama," kata Pramudwinai.
Interaksi Menlu Thailand itu dengan Aung San Suu Kyi adalah pertemuan pertama yang dikonfirmasi antara pejabat tinggi asing dengan ikon demokrasi Myanmar tersebut sejak militer melancarkan kudeta terhadap pemerintah terpilih Myanmar.
Pertemuan antara Pramudwinai dan Suu Kyi itu dilaporkan terjadi pada Minggu (9/7/2023).
Konsensus Lima Poin untuk selesaikan konflik
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan, Konsensus Lima Poin (5PC) harus tetap menjadi acuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam penanganan krisis di Myanmar.
"5PC adalah acuan utama, dan implementasi 5PC harus tetap jadi fokus ASEAN," kata Menlu Retno dalam pernyataan pembukaan pada sesi pengkajian Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Retno mengatakan, para pemimpin ASEAN di Phnom Penh menyatakan upaya lain apapun harus mendukung implementasi 5PC.
ASEAN terpecah ketika pemerintah Thailand pada Juni mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar, yang selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan ASEAN sejak kudeta pada Februari 2021.
Namun, beberapa anggota ASEAN menolak hadir karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Sementara itu, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, telah terlibat dalam lebih dari 110 engagements yang sangat intensif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar sejauh ini.
"Ini adalah upaya yang sangat kompleks dan tidak mudah sama sekali," kata Retno.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) berbincang dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan (tengah) dan Menlu Thailand Don Pramudwinai (kanan) usai penandatanganan Instrumen Aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (TAC) di Jakarta, Rabu (12/7/2023).(Foto:Antara)
