Menlu RI Tekankan Konsensus Lima Poin di Myanmar
Jakarta, InfoPublik - Konsensus Lima Poin (5PC) harus tetap menjadi acuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam penanganan krisis di Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, melalui keterangan tertulisnya, dalam pernyataan pembukaan pada sesi pengkajian Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Menurut Retno, implementasi 5PC harus tetap jadi fokus ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Retno mengatakan, para pemimpin ASEAN di Phnom Penh menyatakan upaya lain apapun harus mendukung implementasi 5PC.
Sementara itu, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023, telah terlibat dalam lebih dari 110 pendekatan atau engagements yang sangat intensif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.
"Ini adalah upaya yang sangat kompleks dan tidak mudah sama sekali," kata Retno.
Engagements tersebut, kata Retno, hanya sebuah sarana dan yang terpenting adalah bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendorong dialog di antara pihak-pihak di Myanmar.
Retno menekankan bahwa dialog akan membuka jalan bagi terciptanya solusi politik, dan hanya solusi politik yang dapat menciptakan perdamaian yang tahan lama.
"Kami masih sangat prihatin melihat aksi kekerasan yang terus berlanjut dan meningkat di Myanmar," katanya.
Indonesia juga mengecam keras penggunaan aksi kekuatan dan kekerasan di Myanmar.
"Indonesia mendesak semua pemangku kepentingan untuk mengecam aksi kekerasan di Myanmar sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan," katanya.
Selain itu, Indonesia mendorong semua pihak untuk turut memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar dan memungkinkan terjadinya dialog.
Terkait bantuan kemanusiaan, menurut Retno, telah ada beberapa kemajuan upaya.
Retno berharap akses bagi Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Center) ke orang-orang yang membutuhkan bantuan akan diberikan, termasuk di Magway dan Sagaing.
ASEAN terpecah ketika pemerintah Thailand pada Juni mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar, yang selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan ASEAN sejak kudeta pada Februari 2021.
Namun, beberapa anggota ASEAN menolak hadir karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.
Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.
Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga. ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.
Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia siap berbicara dengan junta Myanmar terkait konflik di negara tersebut.
Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan penting dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei 2023.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi (tengah) dalam pembukaan Pertemuan Komisi Area Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ) di Jakarta, Selasa (11/7/2023). Foto: InfoPublik/Agus Siswanto
