Penyelesaian Krisis di Myanmar Harus Sesuai Konsensus
Jakarta, InfoPublik - Malaysia mendukung penyelesaian krisis di Myanmar dilakukan bersama-sama dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan harus sesuai dengan konsensus yang telah disepakati.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Diraja Dr. Zambry Abd Kadir, usai Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-56 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Malaysia pun dikatakannya secara tegas menolak segala bentuk pertemuan dengan pihak-pihak di Myanmar yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan negara-negara anggota ASEAN.
"Pertemuan atau engagements dengan pihak Myanmar hendaklah melibatkan seluruh anggota ASEAN sesuai konsensusnya," kata Dato' Seri Zambry.
Malaysia, katanya, memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia untuk melaksanakan segala upaya apa pun yang telah disepakati bersama dalam penanganan isu Myanmar, termasuk dengan Konsensus Lima Poin.
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Dato’ Seri Zambry melanjutkan bahwa tidak seharusnya ada negara atau pihak mana pun yang mengadakan pertemuan tandingan di luar ASEAN, sebab menurutnya usaha tersebut tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.
ASEAN terpecah ketika pemerintah Thailand pada bulan lalu mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar, yang selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan ASEAN sejak kudeta pada Februari 2021.
Namun, beberapa anggota ASEAN menolak hadir dengan karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia terus mendorong dialog dalam penyelesaian krisis Myanmar.
Melalui kantor utusan khusus ASEAN, Indonesia telah melakukan pendekatan dengan organisasi perlawanan etnis (EROs), wakil-wakil politik, serta organisasi masyarakat sipil di Myanmar.
“Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama,” tutur Retno.
Foto: Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir saat mengikuti Sidang Paripurna Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-56 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).(Antara)
