Kemlu RI: Pertemuan AMM tak Bahas Pengembangan Kapal Selam Nuklir

Jakarta, InfoPublik - Indonesia menyatakan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh aliansi AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (AS), tidak akan dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AMM) ke-56 di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R Suryodipuro, melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/7/2023).

Pertemuan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) akan berlangsung di Jakarta pada Selasa (11/7/2023).

“Pertemuan SEANWFZ tidak ada agenda soal kapal selam, dan dalam konteks perkembangan terkini di kawasan, kapal selam bertenaga nuklir itu bukan senjata nuklir,” kata Sidharto.

Menurut Sidharto,  Komisi SEANWFZ akan tetap berfokus pada upaya ASEAN mengajak lima pemilik senjata nuklir yaitu China, Rusia, Prancis, Inggris, dan AS untuk menandatangani protokol perjanjian kawasan bebas nuklir.

Keputusan ASEAN untuk kembali memulai proses perundingan penandatanganan protokol tersebut, telah disampaikan kepada kelima negara itu melalui misi diplomatiknya di Jakarta.

“Sesuai keputusan Komisi SEANWFZ tahun lalu, ASEAN sudah memutuskan untuk menindaklanjuti termasuk dengan melakukan konsultasi dengan misi diplomatik kelima negara pemilik senjata nuklir,” kata Sidharto.

Namun, hingga saat ini belum ada satu pun negara pemilik senjata nuklir yang secara resmi menyampaikan kesiapannya untuk menandatangani protokol Traktat SEANWFZ.

Hal itu disebabkan proses yang masih berlangsung di ASEAN terutama untuk mengkaji kembali perundingan dengan para pemilik senjata nuklir yang terhenti pada 2012.

Perjanjian Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Nuklir atau dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak dapat "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."

Sejumlah negara pemilik senjata nuklir menyatakan keberatan terhadap beberapa bagian protokol Traktat SEANWFZ, berbeda dengan China yang menyatakan siap menandatangani perjanjian itu meskipun belum ada tindak lanjut.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2022 disepakati bahwa pemilik senjata nuklir bisa menandatangani traktat itu secara terpisah. Kesepakatan itu menjadi salah satu modal penting untuk melanjutkan kembali perundingan yang terhenti lebih dari satu dekade lalu.

Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi menyatakan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) akan terdiri dari total 18 pertemuan yaitu pertemuan untuk membahas Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), pertemuan dengan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), pertemuan para menlu ASEAN dalam format plenary dan retreat.

Kemudian, pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan para menlu ASEAN dengan negara mitra dialog yakni India, Selandia Baru, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, serta ASEAN Plus Three, East Asia Forum dan ASEAN Regional Forum.

Guna menjaga stabilitas, perdamaian dan ketahanan ekonomi di kawasan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini mengedepankan sejumlah isu dalam pertemuan AMM/PMC.

Pertama, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat penegakan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan berbagai tata perilaku seperti Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC), SEANWFZ, maupun Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) guna terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran kawasan.

Kedua, Indonesia turut mendorong penguatan langkah-langkah membangun kepercayaan (CBM) sambil mulai memperkuat diplomasi pencegahan (preventive diplomacy).

“Dalam kaitan ini, saya akan mendorong agar mekanisme China, Jepang, Korea dapat direvitalisasi kembali. Mekanisme ini sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,” ujar Menlu Retno.

Ketiga, Indonesia mendorong negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS) untuk mengaksesi Protokol Traktat SEANWFZ.

Sementara keempat, Indonesia mendorong ASEAN untuk segera menyelesaikan pedoman untuk mempercepat penyelesaian negosiasi panduan tata perilaku (CoC) di Laut China Selatan.

Kelima, kata Retno, Indonesia juga mendorong penyelesaian pembentukan ASEAN Maritime Outlook yang akan menjadi dokumen yang sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi kerja sama maritim, yang selama ini dilakukan oleh 12 badan sektoral ASEAN, serta sebagai rujukan negara mitra dalam kerja sama maritim dengan ASEAN.

“Keenam, membahas kerja sama konkret dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, penguatan kerja sama maritim dan transisi energi termasuk ekosistem kendaraan listrik,” tutur Retno.

Ketujuh, untuk pertama kalinya implementasi AOIP diarusutamakan dalam pembicaraan dengan negara mitra, dengan fokus pada pembahasan kerja sama konkret.

Kedelapan, untuk pertama kalinya juga ASEAN melibatkan Asosiasi Negara-negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) dan Forum Negara-negara Pulau Pasifik (PIF) sebagai bagian dari pelaksanaan AOIP untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yakni ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) yang di Jakarta pada 10-14 Juli 2023.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (depan kanan) meninjau media center Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN di Jakarta, Senin (10/7/2023). ANTARA/Yashinta Difa.