Indonesia Bahas Pentingnya Asuransi Kebencanaan
Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan pembahasan terkait asuransi kebencanaan merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan karena predikat Indonesia sebagai 'supermarket bencana' dengan posisi berada di ring of fire.
Untuk diketahui, DIY menjadi tuan rumah Asean Indonesia 2023, Seminar on Disaster Risk Financing and Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia Berbagai isu terkait kebencanaan dan pembiayaan asuransi dibicarakan dalam agenda internasional tersebut.
"Asuransi kebencanaan ini hal baru, karena Indonesia banyak terjadi bencana alam. Kita harapkan bagaimana bencana alam tak jadi beban pemda maupun pemerintah tapi bisa terkover asuransi. Banyak bencana yang terjadi, selama ini kita rekovery pakai APBD atau APBN yang tentu berat. Adanya seminar ini tentu kita menjadi lebih tahu skema pembiayaan kebencanaan," kata Wiyos Santosa dalam seminar bertajuk "Disaster Risk Financing and Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia" yang merupakan acara sampingan atau "side event" Pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Yogyakarta, Senin (10/7/2023).
Wiyos memberikan contoh, bagaimana APBD DIY selama ini harus mengkover terkait bangunan rusak karena bencana, seperti saat gempa barat daya Bantul 30 Juni lalu yang hampir merobohkan tembok SMAN 7 Yogyakarta. APBD DIY disebutnya harus mengkover biaya perbaikan atas kerusakan itu.
"Ekosistem asuransi di Indonesia bisa menangkap atau tidak, ini yang juga kita tunggu. Gedung pemerintah sudah kita asuransikan tapi belum untuk kebencanaan karena belum ada. Premi mungkin akan naik tapi kalau ada bencana bisa terkover, ini yang penting. Misalnya tembok SMA 7 miring ambruk karena gempa beberapa waktu lalu, dibiayai APBD. Kalau kita asuransikan kan bisa dibiayai asuransi. Nah apakah perusahaan asuransi berani membuka klausul kebencanaan atau tidak. Selama ini baru kebakaran, perusakan huru-hara, kalau kebencanaan belum kita masukkan karena belum ada perusahaan yang memiliki program ini," ujar Wiyos.
DIY menurut Wiyos siap mengikuti program asuransi kebencanaan apabila nantinya ada perusahaan yang memiliki produk pembiayaan bencana. "DIY siap untuk ikut asuransi tersebut. Karena memang untuk bangunan milik Pemda sudah ada klausul kebakaran atau huru-hara tapi belum untuk kebencanaan," lanjut Wiyos.
Sementara, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementrian Keuangan RI yang membuka seminar, Parjiono mengatakan bahwa seminar tersebut digelar dengan urgensi besar karena berbagai bencana yang ada di Indonesia.
BNPB mencatat lebih dari 300 ribu unit rusak akibat bencana dengan besarnya kerugian ekonomi. Pemerintah lantas menyusun strategi pembiayaan dampak kebencanaan dengan tujuan meningkatkan kemampuan pembiayaan dan membangun resiliensi ekonomi.
"Sangat relevan mengadakan seminar ini di Yogyakarta yang baru saja ada bencana gempa bumi yang menyebabkan kerusakan sekitar 137 rumah dan 35 fasilitas umum. Ini mengingatkan kita pada gempa besar pada 2006 yang menyebabkan kerugian Rp29 triliun. Sayangnya saat itu belum ada strategi pembiayaan resiko bencana. Kerugian yang ditransfer ke asuransi hanya Rp300 miliar atau 1 persen saja, yang membuat biaya kerusakan ditanggung APBD dan APBN," sambungnya.
Banyak bencana yang terjadi kemudian di Indoneaia seperti di Palu, Cianjur hingga banyak daerah lainnya. 10 juta orang mengungsi dengan kerugian ekonomi Indonesia mencapai Rp100 triliun.
"Inilah mengapa kemudian pemerintah menginisiasi pembiayaan resiko kebencanaan. Indonesia berusaha meningkatkan pemahaman baik di level nasional maupun kawasan Asean. Pembicara berkompeten hadir yang harapannya bisa membangun pemahaman secara komplit terkait hal ini," pungkasnya.
Foto: Kemenkeu RI
