Pemerintah RI Siapkan Bauran Kebijakan Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan bauran kebijakan pada Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Bauran kebijakan PARB bersifat proaktif dan ditargetkan untuk jangka panjang hingga 2050.
Bauran kebijakan tersebut ditujukan guna mengurangi kebergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan akibat kerugian bencana alam.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Yogi Rahmayanti dalam seminar Kemenkeu yang bertajuk "Disaster Risk Financing & Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia" di Yogyakarta, Senin (10/7/2023).
Yogi mengatakan, dengan mempertimbangankan seluruh lapisan risiko yang ada, pemerintah akan menentukan risiko-risiko mana yang pembiayaannya ditanggung sendiri (retain), pembiayaan risiko yang ditransfer serta bagaimana memilih instrumen yang sesuai dan efisien.
“Mungkin beberapa sifat karakteristik yang mau kita implementasikan di dalam PARB itu, bahwa sifatnya kita akan ada policy mix ya, atau bauran kebijakan. Yang sebelumnya mungkin lebih ke belanja, nah ke depan itu bisa belanja, bisa juga dengan premi asuransi dan sebagainya,” kata Yogi
Lebih lanjut, Yogi memaparkan transformasi pada kebijakan PARB juga ditunjukkan dengan adanya penerapan beberapa prinsip dalam strategi PARB.
Pertama, ketepan waktu dan besaran dana yang menunjukkan kecepatan dalam penyediaan pembiayaan merupakan aspek yang paling penting. Seluruh dana harus tersedia sesuai dengan fase bencana.
Kedua, ketepatan penyaluran dana yang mana penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran melalui saluran yang efisien. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya sangat diperlukan.
Ketiga, data dan informasi yang akurat. Strategi PARB harus mendorong pengumpulan dan penyediaan data dan informasi yang akurat tentang sejarah dan potensi bencana (hazard), kerentanan (eksposure), dan dampak kerugian (loss). Nantinya, data tersebut akan membantu dalam pemilihan instrumen yang tepat dan efisien.
Foto: ANTARA
