Bukan hanya Diskusi, Dialog Bisa Beri Rekomendasi untuk Pengambil Kebijakan di ASEAN
Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Sidharto Suryodipuro mengharapkan dialog kebijakan ASEAN tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pengambil keputusan di ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Sidharto, dalam dialog kebijakan yang digelar Badan Kerja Sama Luar Negeri (BKSLN) Kemlu, bertema "ASEAN Policy Dialogue on the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)" dan diinisiasi oleh Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023, seperti dilansir laman Kemlu, Senin (10/7/2023).
TAC merupakan traktat persahabatan dan kerja sama ASEAN.
BSKLN Kemlu RI mengadakan dialog yang menarik perhatian para ahli kebijakan dari negara-negara ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Dalam dialog yang dihadiri oleh perwakilan lembaga pemikir atau think-tank ASEAN serta ahli kebijakan dari Tiongkok dan India, TAC menjadi fokus utama pembahasan.
Sidharto mengusulkan agar dialog kebijakan ini menjadi acara tahunan ASEAN, yang membahas kebijakan ASEAN dalam isu-isu regional dan internasional.
"Dengan adanya dialog kebijakan itu, diharapkan ASEAN dapat memperkuat peran TAC dalam menjaga perdamaian, membangun kerjasama yang inklusif, serta menghadapi tantangan yang muncul dalam dinamika geopolitik," kata Sidharto.
Menurut Sidharto, kegiatan itu menunjukkan komitmen Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk memajukan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan berperan aktif dalam kerja sama regional dan internasional.
Sementara itu, Kepala BSKLN Kemlu G.H.Yayan Mulyana menekankan pentingnya TAC dalam menghadapi kondisi dinamis di kawasan dan global.
Yayan menyoroti pentingnya mengevaluasi peluang dan implikasi dari universalisasi TAC, mengingat saat ini sudah ada 50 negara di berbagai kawasan yang telah mengaksesi perjanjian tersebut.
Menurut Yayan, melalui dialog kebijakan ASEAN yang pertama itu dapat menjadi langkah awal untuk membangun komunitas bagi para perumus kebijakan strategis dari negara anggota ASEAN dan mitra mereka.
"Dalam 47 tahun ke depan kita diharapkan melihat Asia Tenggara berkembang pesat menjadi kawasan yang menyebarkan perdamaian, kestabilan, dan kemajuan dengan menghormati prinsip-prinsip TAC," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan, TAC menjadi pondasi penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.
Suasana dialog kebijakan yang digelar Badan Kerja Sama Luar Negeri (BKSLN) Kemlu, bertema "ASEAN Policy Dialogue on the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)" dan diinisiasi oleh Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (6/7/2023). Foto: kemlu.go.id
