Kemendes PDTT Paparkan Penerapan SDGs Desa di Forum ASEAN-Tiongkok
Jakarta, InfoPublik – Kebijakan pembangunan desa di Indonesia yang meliputi penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Indonesia, Dana Desa dan prioritas penggunaannya untuk mendukung ketahanan pangan dipaparkan di pertemuan the 17th ASEAN-China Forum on Social Development and Poverty Reduction.
"SDGs Desa bertujuan untuk mengimplementasikan poin-poin SDGs Global dan mentransformasikannya ke dalam indikator pembangunan desa. Selain itu, SDGs Desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui proses musyawarah," kata Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Dirjen PDP Kemendes PDTT), Sugito, selaku Focal Point Senior Official Meeting on rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (27/6/2023).
Forum ASEAN-Tiongkok ini mengusung tema Memperdalam Kerja Sama Regional, Mendorong Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perdesaan dan dihadiri Perwakilan Focal Point SOMRDPE dari Negara ASEAN lainnya serta Pejabat, Akademisi dan Tenaga Ahli dari Tiongkok.
Dirjen Sugito mengatakan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Dana Desa sebagai kebijakan fiskal yang mengakui eksistensi desa dalam rangka memberdayakan desa untuk menjalankan kewenangannya.
Dana Desa difokuskan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki desa, dan salah satunya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
"Sejak Undang-Undang (UU) Desa disahkan pada 2014, Dana Desa telah disalurkan pada tahun berikutnya dan terus meningkat setiap tahunnya. Penyaluran Dana Desa yang berjumlah Rp468,68 triliun sejak 2015 hingga 2022 yang telah mendukung pembangunan 75.265 desa di Indonesia. Berbagai permasalahan desa telah diatasi dengan dana tersebut," jelas Sugito.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Sugito juga memaparkan secara singkat kegiatan ASEAN Village Network sebagai inisiatif Kemendes PDTT untuk mendukung keketuaan Indonesia dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah disetujui oleh Para Pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42.
ASEAN Village Network atau Jejaring Desa ASEAN bertujuan untuk menjadi inisiatif bottom-up untuk mendiskusikan, berbagi praktik dan pengalaman terbaik di antara desa-desa di ASEAN serta menjajaki dan memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra ASEAN, dalam hal desa digital, desa wisata, dan program Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product (OVOP).
“ASEAN Village Network sangat relevan dengan tema kegiatan the 17th ASEAN China Forum on Social Development and Poverty Reduction, hal ini karena ASEAN Village Network didirikan untuk berkontribusi dalam mempercepat pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut,” tandas Sugito.
Dia megungkapkan, inisiatif pembangunan desa terkait pelokalan SDGs global hingga ke level Desa melalui SDGs Desa dan pembentukan ASEAN Village Network mendapat apresiasi positif dalam forum tersebut.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara ASEAN-Tiongkok 2023, melalui pertukaran pengalaman dan berbagi praktik baik dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kawasan rural.
Foto: Humas Kemendes PDTT
