Pelapor Khusus PBB: ASEAN Harus Minta Pertanggungjawaban Junta Myanmar
_compressed.jpeg)
Jakarta, InfoPublik - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews, mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus meminta pertanggungjawaban junta Myanmar atas pelanggaran yang dilakukan.
Demikian disampaikan Andrews, melalui keterangan tertulisnya, usai jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
“Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi-opsi alternatif untuk memecahkan kebuntuan yang mematikan. ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” ujarnya.
Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) November 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, para pemimpin ASEAN menyerukan “peninjauan lebih lanjut” terhadap perwakilan Myanmar dalam pertemuan-pertemuan organisasi regional tersebut.
Para pemimpin ASEAN juga menyimpulkan perlunya “indikator-indikator yang dapat diukur dengan jangka waktu tertentu” terkait rencana implementasi Konsensus Lima Poin, yang telah disepakati pada April 2021.
Namun, peninjauan lebih lanjut itu hingga saat ini belum terjadi dan belum ada kemajuan dalam penerapan rencana implementasi Konsensus Lima Poin, yang di antaranya menyerukan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan yang aman, dan dialog inklusif untuk mencapai perdamaian.
Pernyataan Andrews itu muncul ketika pemerintah Thailand pada pekan ini mengadakan pertemuan yang mengundang para Menteri Luar Negeri ASEAN dan perwakilan junta Myanmar. Beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia menolak hadir dalam pertemuan tersebut.
Indonesia meyakini bahwa pendekatan yang dilakukan Thailand dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
Andrews mengatakan, pertemuan di Thailand “dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN”.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) November 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, para pemimpin ASEAN menyerukan “peninjauan lebih lanjut” terhadap perwakilan Myanmar dalam pertemuan-pertemuan organisasi regional tersebut.
Para pemimpin ASEAN juga menyimpulkan perlunya “indikator-indikator yang dapat diukur dengan jangka waktu tertentu” terkait rencana implementasi Konsensus Lima Poin, yang telah disepakati pada April 2021.
Namun, peninjauan lebih lanjut itu hingga saat ini belum terjadi dan belum ada kemajuan dalam penerapan rencana implementasi Konsensus Lima Poin, yang di antaranya menyerukan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan yang aman, dan dialog inklusif untuk mencapai perdamaian.
Pernyataan Andrews itu muncul ketika pemerintah Thailand pada pekan ini mengadakan pertemuan yang mengundang para Menteri Luar Negeri ASEAN dan perwakilan junta Myanmar. Beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia menolak hadir dalam pertemuan tersebut.
Indonesia meyakini bahwa pendekatan yang dilakukan Thailand dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
Andrews mengatakan, pertemuan di Thailand “dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN”.
Sebelumnya, Indonesia menyuarakan keyakinan akan adanya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan semua anggota ASEAN dan negara mitra wicara maka kita akan mencapai kemajuan,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).
Salah satu kemajuan yang berhasil dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini yaitu diselesaikannya penilaian bersama mengenai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga terdampak konflik di Myanmar.
Dengan selesainya proses tersebut, ASEAN telah mampu memetakan titik-titik prioritas penyaluran bantuan untuk korban konflik di Myanmar.
“Saat ini kami sedang menyusun strateginya, bantuannya apa dan disalurkan ke mana… yang paling penting akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan harus aman, karena itu adalah tantangan utama,” tutur Ngurah.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan semua anggota ASEAN dan negara mitra wicara maka kita akan mencapai kemajuan,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).
Salah satu kemajuan yang berhasil dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini yaitu diselesaikannya penilaian bersama mengenai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga terdampak konflik di Myanmar.
Dengan selesainya proses tersebut, ASEAN telah mampu memetakan titik-titik prioritas penyaluran bantuan untuk korban konflik di Myanmar.
“Saat ini kami sedang menyusun strateginya, bantuannya apa dan disalurkan ke mana… yang paling penting akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan harus aman, karena itu adalah tantangan utama,” tutur Ngurah.
Sementara terkait proses mendorong dialog yang inklusif, dia menjelaskan bahwa sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah menjalin lebih dari 75 pembicaraan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Pendekatan juga dilakukan antara lain dengan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan Myanmar bentukan para oposisi junta.
Indonesia menyuarakan keyakinan akan adanya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan semua anggota ASEAN dan negara mitra wicara maka kita akan mencapai kemajuan,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Salah satu kemajuan yang berhasil dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini yaitu diselesaikannya penilaian bersama mengenai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga terdampak konflik di Myanmar.
Dengan selesainya proses tersebut, ASEAN telah mampu memetakan titik-titik prioritas penyaluran bantuan untuk korban konflik di Myanmar.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan semua anggota ASEAN dan negara mitra wicara maka kita akan mencapai kemajuan,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Salah satu kemajuan yang berhasil dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini yaitu diselesaikannya penilaian bersama mengenai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga terdampak konflik di Myanmar.
Dengan selesainya proses tersebut, ASEAN telah mampu memetakan titik-titik prioritas penyaluran bantuan untuk korban konflik di Myanmar.
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/6/2023), mengenai perkembangan isu Myanmar. (ANTARA/Yashinta Difa)
