Pemerintah Bahas Tindak Lanjut Joint Mission hingga Percepatan IEU-CEPA
Jakarta, InfoPublik - Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di Brussels, Belgia, pada Mei 2023 lalu, Kantor Kemenko Perekonomian menerima kunjungan Committee for International Trade (INTA) Parlemen Eropa untuk membahas rencana ke depan dari misi bersama tersebut.
Selain itu dibahas pula mengenai percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Dalam pembahasan tentang digital trade, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu prioritas Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia untuk sektor digital adalah melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
“Harapannya platform digital trade dapat menjadi faktor pendorong ekonomi inklusif serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat turut serta dalam perdagangan global,” ujar Menko Airlangga dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (21/6/2023).
Menko Airlangga juga berbagi lesson learned tentang upaya ketahanan pangan Indonesia di tengah isu perubahan iklim dan dukungan Uni Eropa untuk tindak lanjut komitmen kerja sama Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diluncurkan negara G7 untuk upaya transisi energi Indonesia.
Pertemuan kali ini juga menekankan kembali komitmen kedua Kepala Negara untuk dapat mempercepat penyelesaian perundingan IEU-CEPA dengan target penyelesaian pembahasan substansi pada akhir 2023.
“Percepatan penyelesaian Perundingan IEU-CEPA tergantung dari kesamaan pandangan dan posisi dari kedua pihak, harapannya bahwa implementasi perjanjian ekonomi yang komprehensif ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas dan meningkatkan volume perdagangan antar kedua negara,” tegas Menko Airlangga.
Di sisi lain, Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengapresiasi misi bersama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam kerangka Joint Mission yang difasilitasi CPOPC pada akhir Mei lalu.
“Kami menyambut baik pembentukan mekanisme konsultasi atau platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa dalam rangka membahas Implementing Guidelines EUDR agar tidak membebani smallholders,” kata Chair of INTA Committee MEP Bernd Lange.
Beberapa isu lain yang dibahas juga antara lain terkait sertifikasi halal, pengalaman industri farmasi Indonesia di masa pandemi COVID-19, dan diskusi mengenai praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah baik di Indonesia maupun Uni Eropa.
Foto: Humas Ekon
