Pelapor Khusus PBB Desak Indonesia Perjuangkan Nasib Rohingya
Jakarta, InfoPublik - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Thomas Andrews, mendesak Indonesia untuk ikut memperjuangkan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya, yang menjadi korban kejahatan genosida atau pembantaian etnis di Myanmar.
Menurut Andrews, Indonesia berada di posisi kuat dalam mengadvokasi solusi jangka panjang bagi krisis yang dihadapi Rohingya.
Hal tersebut disampailan Andrews melalui keterangan tertulisnya, usai jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
"Saya datang ke Indonesia karena situasi hak asasi manusia di Myanmar begitu memprihatinkan dan semakin memburuk. Saya percaya bahwa Indonesia memiliki posisi yang tepat untuk mengambil peran penting dalam upaya penyelesaian krisis ini," kata Andrews.
Andrews mengatakan, bahwa masih ada banyak tantangan yang dihadapi para pengungsi Rohingya, khususnya mereka yang berada di Bangladesh. Salah satunya adalah tempat pengungsian yang dinilai tak layak ditinggal.
"Lebih dari satu juta orang Rohingya sekarang mencoba bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak dan jorok di Bangladesh," jelasnya.
Tak hanya itu, kamp-kamp pengungsian juga disebut tidak memiliki sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan memadai. Para pengungsi juga diketahui sulit untuk mendapatkan mata pencaharian.
"Oleh karena itu, protokol yang jelas harus dibuat untuk memastikan kejelasan mengenai akses pengungsi terhadap pendidikan dan mata pencaharian, dengan alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah pusat," kata Andrews.
Di sisi lain, Andrews juga menyoroti soal kekerasan seksual yang kian meluas terhadap perempuan etnis Rohingya.
"Beberapa gadis muda yang tiba di Aceh hamil akibat pemerkosaan. Ada juga laporan tentang gadis-gadis muda di atas kapal yang diperdagangkan untuk tujuan pernikahan anak, dengan suami yang menunggu mereka di Malaysia,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mendesak Indonesia untuk memastikan adanya dukungan medis dan psikososial bagi para korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Andrews juga menilai perlunya untuk mengembangkan protokol pemeriksaan yang lebih baik bagi para pengungsi yang baru datang.
"Saya juga mendesak Indonesia untuk membuat prosedur pemeriksaan yang jelas bagi para korban perdagangan manusia dan memastikan hak para korban perdagangan manusia agar mendapatkan bantuan dan perlindungan," sambungnya.
Kunjungi kamp pengungsian Rohingya di Aceh
Selama akhir pekan lalu, Andrews diketahui mengunjungi kamp pengungsian Rohingya di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia. Ia pun mengaku merasa terpukul saat melihat kondisi para pengungsi di sana.
"Mereka membawa beban trauma yang mendalam dan hanya menginginkan kehidupan yang lebih aman dan damai," sebutnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi organisasi masyarakat sipil Aceh yang turut memberikan bantuan kepada para pengungsi. Beberapa di antaranya bahkan mengembangkan program pendidikan untuk anak-anak.
"Saya terkesan dengan organisasi masyarakat sipil Aceh yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memberikan layanan dukungan kepada para pengungsi,” tutur dia.
Ilustrasi warga mengevakuasi pengungsi etnis Rohingya dari kapal di pesisir pantai Lancok, Aceh Utara, Aceh, pada Kamis (25/6/2020). Foto: ANTARA/ Rahmad
