Pelapor Khusus PBB Prihatin soal Keterlibatan Myanmar di ASEAN
Jakarta, InfoPublik - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Myanmar, Thomas Andrews, menyatakan prihatin karena Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) masih melibatkan junta Myanmar dalam beberapa pertemuan formal organisasi regional itu.
Demikian disampaikan melalui keterangan tertulisnya, usai jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Menurut Andrews, ASEAN telah menunjuk Jenderal Tun Aung, panglima tertinggi Angkatan Udara Myanmar, sebagai Ketua Konferensi Kepala Staf Angkatan Udara ASEAN 2023.
Tun Aung adalah komandan yang bertanggung jawab atas serangan di desa-desa di Myanmar dengan pesawat tempur.
Tun Aung bahkan telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa.
Selanjutnya dua bulan lalu, Panglima Angkatan Laut Moe Aung ditunjuk untuk memimpin pertemuan Kepala Angkatan Laut ASEAN 2024.
Andrews menyebutkan, bahwa junta juga menjadi ketua bersama Kelompok Pakar Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN/ADMM-Plus) tentang Kontra Terorisme dengan Rusia, dan Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan itu.
“Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN, tetapi juga melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar,” kata Andrews.
Sementara itu, ASEAN membela keputusan tersebut dengan mengeklaim bahwa pertemuan itu bersifat teknis dan tidak melanggar kesepakatan ASEAN untuk melarang keterlibatan Myanmar di level politik dalam pertemuan apa pun, kata Andrews.
“Ini tidak dapat diterima. Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN mana pun,” ucapnya.
Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, junta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah melancarkan kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Myanmar.
Menurut laporan PBB, pasukan junta telah membunuh lebih dari 3.000 warga sipil dan menahan sedikitnya 19.000 orang, juga menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi dan lebih dari 58.000 rumah, sekolah, serta klinik habis terbakar.
Sebelumnya, sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2023, Indonesia memutuskan untuk melakukan diplomasi senyap (quiet diplomacy) untuk membantu menyelesaikan isu Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, dalam pengarahan pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023)
“Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk membangun trust dan agar para pihak lebih terbuka dalam berkomunikasi,” kata Retno.
Retno mengeklaim bahwa pendekatan tersebut disambut baik oleh semua pemangku kepentingan di Myanmar. ”Non-megaphone diplomacy atau quiet diplomacy bukan berarti Indonesia tidak melakukan apa pun. Yang terjadi sebaliknya adalah dalam empat bulan ini Indonesia telah melakukan lebih dari 60 kali engagements dengan berbagai pihak di Myanmar,” tutur Retno.
Pendekatan tersebut, ujar Retno, dilakukan dengan berbagai pihak di Myanmar, seperti Dewan Administrasi Negara (SAC) yang banyak beranggotakan militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), serta berbagai organisasi etnis bersenjata (EAOs) negara itu.
Pendekatan, yang menjadi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN untuk Myanmar, juga dilakukan dengan negara-negara kunci seperti India, China, AS, Jepang, Thailand, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
“Dalam engagements, kita melakukan atau mendorong untuk segera dilakukan dialog nasional yang inklusif. Namun, harus diakui bahwa perbedaan posisi di antara para stakeholders yang ada di Myanmar masih cukup lebar dan dalam,” kata Retno.
Keterangan Foto: Menlu RI Retno Marsudi (tengah) dalam pengarahan pers di Kantor Kemenlu Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023). Foto: InfoPublik/ Amiry Yandi
