Pelapor Khusus PBB Harapkan Indonesia Ambil Tindakan soal Krisis Myanmar
Jakarta, InfoPublik - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, mengharapkan Indonesia mengambil tindakan nyata untuk mengatasi krisis berkepanjangan di Myanmar.
Demikian disampaikan Andrews, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).
Andrews mengatakan, ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah alternatif untuk memecahkan kebuntuan persoalan Myanmar.
Jika ASEAN tetap menemui jalan buntu, dia mendesak Indonesia agar menghubungi negara-negara yang mendukung Myanmar serta terlibat dalam tindakan terkoordinasi yang bertujuan “untuk mengisolasi junta dan mengurangi kapasitasnya dalam menyerang rakyat Myanmar”.
Indonesia sendiri telah berbulan-bulan mencoba melibatkan para pemangku kepentingan utama pada konflik Myanmar dalam upaya untuk memulai proses perdamaian.
Langkah itu dilakukan sesuai dengan mandat Konsensus Lima Poin yang telah disepakati ASEAN pada 2021.
Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Menurut Andrews, upaya Indonesia untuk memajukan Konsensus Lima Poin menghadapi dua hambatan utama, yaitu junta Myanmar terus menolak untuk mematuhi konsensus.
Hambatan kedua, ujarnya, adalah bahwa sekelompok pemerintah baru saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan junta.
ASEAN, yang beranggotakan 10 negara, terpecah ketika pemerintah Thailand pekan ini mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar.
Padahal, Myanmar selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan ASEAN sejak militer negara itu melakukan kudeta pada Februari 2021.
Beberapa anggota ASEAN menolak hadir karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu.
Thailand menyodorkan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
“Ini dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan ASEAN,” kata Andrews.
ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) terdiri atas Indonesia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, junta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah melancarkan kekerasan dan terhadap rakyat Myanmar.
Menurut laporan PBB, pasukan junta telah membunuh lebih dari 3.000 warga sipil, menahan lebih dari 19.000 orang, dan menyebabkan sedikitnya 1,5 juta orang harus mengungsi serta lebih dari 58.000 rumah, sekolah, dan klinik habis terbakar.
Sebelumnya, sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, Indonesia memutuskan untuk melakukan diplomasi senyap (quiet diplomacy) untuk membantu menyelesaikan isu Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, dalam pengarahan pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023)
“Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk membangun trust dan agar para pihak lebih terbuka dalam berkomunikasi,” kata Retno.
Dia mengeklaim bahwa pendekatan tersebut disambut baik oleh semua pemangku kepentingan di Myanmar.
”Non-megaphone diplomacy atau quiet diplomacy bukan berarti Indonesia tidak melakukan apa pun. Yang terjadi sebaliknya adalah dalam empat bulan ini Indonesia telah melakukan lebih dari 60 kali engagements dengan berbagai pihak di Myanmar,” tutur Retno.
Pendekatan tersebut, ujar Retno, dilakukan dengan berbagai pihak di Myanmar, seperti Dewan Administrasi Negara (SAC) yang banyak beranggotakan militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), serta berbagai organisasi etnis bersenjata (EAOs) negara itu.
Pendekatan, yang menjadi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN untuk Myanmar, juga dilakukan dengan negara-negara kunci seperti India, China, AS, Jepang, Thailand, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dalam engagements, kita melakukan atau mendorong untuk segera dilakukan dialog nasional yang inklusif. Namun, harus diakui bahwa perbedaan posisi di antara para stakeholders yang ada di Myanmar masih cukup lebar dan dalam,” kata Retno.
Keterangan Foto: Menlu RI Retno Marsudi (tengah) dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023). Foto: InfoPublik/ Amiry Yandi
