Staf Khusus Menlu: Ada Kemajuan dalam Konsensus Lima Poin di Myanmar
_compressed.jpeg)
Jakarta, InfoPublik - Indonesia menyuarakan keyakinan akan adanya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin, yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan semua anggota ASEAN dan negara mitra wicara maka kita akan mencapai kemajuan,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/6/2023).
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Salah satu kemajuan yang berhasil dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini, yaitu diselesaikannya penilaian bersama mengenai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga terdampak konflik di Myanmar.
Menurut Ngurah, ASEAN telah mampu memetakan titik-titik prioritas penyaluran bantuan untuk korban konflik di Myanmar.
“Saat ini kami sedang menyusun strateginya, bantuannya apa dan disalurkan ke mana… yang paling penting akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan harus aman, karena itu adalah tantangan utama,” ujar Ngurah.
Sementara terkait proses mendorong dialog yang inklusif, dia menjelaskan bahwa sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah menjalin lebih dari 75 pembicaraan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Pendekatan juga dilakukan antara lain dengan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan Myanmar bentukan para oposisi junta.
Ngurah menegaskan bahwa penyelesaian krisis melalui dialog yang inklusif di antara semua pihak, adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Myanmar.
Namun di tengah berbagai upaya untuk memajukan implementasi konsensus tersebut, Indonesia mengungkapkan bahwa isu Myanmar sangatlah kompleks dan tidak akan bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun selama keketuaan Indonesia di ASEAN.
Untuk itu, Ngurah menekankan pentingnya konsistensi kebijakan yang diambil semua anggota ASEAN, yang menjalankan keketuaan secara bergilir setiap tahunnya.
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/6/2023), mengenai perkembangan isu Myanmar. (ANTARA/Yashinta Difa)
