Menlu AS Dukung Upaya Indonesia dan ASEAN Menyelesaikan Persoalan Myanmar

Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Anthony Blinken, menegaskan AS akan mendukung upaya ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia untuk mencapai resolusi yang dapat mengakhiri kekerasan di Myanmar, serta mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi.

"Sangat penting bagi kita semua untuk melanjutkan, mempertahankan tekanan yang pantas terhadap junta dan mencari cara untuk melibatkan oposisi di Myanmar," kata Blinken dalam konferensi pers bersama di Washington, dikutip dari transkrip resmi Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir ANTARA, Sabtu (17/6/2023).

Meski menurut Blinken dirinya dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan sama-sama menyatakan rasa pesimis terhadap situasi di Myanmar, yang sedang mengalami krisis politik sejak kudeta militer pada 2021.

"Kami mendukung rekonsiliasi, lebih banyak dialog, kami jelas ingin memastikan tingkat kekerasan turun," ujar Balakrishnan menimpali di tempat yang sama

"Dan tentu saja dari sudut pandang Singapura, kebijakan kami adalah kami semua harus memastikan senjata atau bahkan alat-alat dan teknologi yang dapat digunakan untuk membahayakan dan melukai warga sipil, harus dilarang," kata Balakrishnan.

Menurut Balakrishnan, tidak ada kemajuan dari junta Myanmar untuk melaksanakan rencana perdamaian yang tertuang dalam Konsensus Lima Poin.

Namun, bukan berarti ASEAN harus kembali melibatkan junta dalam pertemuan tingkat tinggi maupun pertemuan menteri organisasi tersebut, kata dia.

Indonesia selaku ketua ASEAN tahun ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan negosiasi, tambah dia.

"Terakhir kali, butuh 25 tahun untuk beberapa bentuk transisi demokrasi terjadi di Myanmar; Saya harap itu tidak akan memakan waktu lama," ucapnya.

Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, junta yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah melakukan kampanye kekerasan dan penindasan yang kejam terhadap rakyat Myanmar.

Pasukan junta telah membunuh hampir 2.000 warga sipil, menahan lebih dari 14.000 orang, membuat lebih dari 700.000 orang harus mengungsi, dan menjerumuskan negara ke dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan jutaan orang, menurut laporan PBB.

Selain itu, setidaknya 382 anak telah dibunuh atau terluka oleh kelompok bersenjata. Serangan Tatmadaw--sebutan militer Myanmar--terhadap penduduk sipil juga telah membuat lebih dari 250.000 anak mengungsi sejak kudeta.

Sebelumnya, sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, Indonesia memutuskan untuk melakukan diplomasi senyap (quiet diplomacy) untuk membantu menyelesaikan isu Myanmar.

“Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk membangun trust dan agar para pihak lebih terbuka dalam berkomunikasi,” kata  Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi,  dalam pengarahan pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Retno mengeklaim, bahwa pendekatan tersebut disambut baik oleh semua pemangku kepentingan di Myanmar.

”Non-megaphone diplomacy atau quiet diplomacy bukan berarti Indonesia tidak melakukan apa pun. Yang terjadi sebaliknya adalah dalam empat bulan ini Indonesia telah melakukan lebih dari 60 kali engagements dengan berbagai pihak di Myanmar,” tutur Retno.

Pendekatan tersebut, ujar dia, dilakukan dengan berbagai pihak di Myanmar, seperti Dewan Administrasi Negara (SAC) yang banyak beranggotakan militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), serta berbagai organisasi etnis bersenjata (EAOs) negara itu.

Pendekatan, yang menjadi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN untuk Myanmar, juga dilakukan dengan negara-negara kunci seperti India, China, AS, Jepang, Thailand, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Dalam engagements, kita melakukan atau mendorong untuk segera dilakukan dialog nasional yang inklusif. Namun, harus diakui bahwa perbedaan posisi di antara para stakeholders yang ada di Myanmar masih cukup lebar dan dalam,” kata Retno.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menyerah menjalankan perannya sebagai ketua ASEAN dan akan terus mencoba menjembatani berbagai perbedaan yang ada melalui banyak pendekatan.

Selama melakukan berbagai pendekatan tersebut, Indonesia juga menyuarakan pentingnya segera dihentikan penggunaan kekerasan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi  dalam pengarahan pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023). Foto: InfoPublik/ Amiry Yandi