KLHK Dorong Perumusan Langkah Penanganan Sampah Plastik Laut di ASEAN
Jakarta, InfoPublik – Perumusan langkah penanganan sampah plastik laut di ASEAN terus didorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, seperti dengan menggelar seri kedua lokakarya (Workshop) Regional ASEAN bertajuk "Preventing Marine Plastic Pollution for a Stronger Circular Economy in ASEAN" di Bali.
Rangakaian workshop itu merupakan bagian dari kerjasama ASEAN-Jerman (GIZ) melalui proyek "Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs (3RproMar)".
"Oleh karena itu, saya mendorong semua peserta untuk terlibat aktif sepenuhnya selama lokakarya dalam merancang, menggali, menyusun langkah-langkah dan intervensi regional untuk memperkuat implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN untuk memerangi sampah laut di negara-negara Anggota ASEAN pada 2021-2025," ujar Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) KLHK, Dasrul Chaniago, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik pada Senin (22/5/2023).
Dasrul menjelaskan, Indonesia mempunyai dan telah menerapkan Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik Laut 2017-2025 untuk menangani sampah berbahaya tersebut,
Sejak penerapannya pada 2018 hingga 2022, Indonesia telah berhasil mengurangi lebih dari 200 ribu ton intrusi sampah plastik dari darat ke laut, yang sebagian besar berasal dari kegiatan domestik dan perilaku masyarakat.
“Oleh karena itu, solusinya mengurangi sampah dari mulai dihasilkan, termasuk mengubah perilaku masyarakat, dan mengurangi kemasan-kemasan yang mengarah ke plastik semua," kata Direktur PPKPL KLHK.
Menurut Dasrul ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam lokakarya ini, yakni Pertama, mengumpulkan informasi tentang posisi negara anggota ASEAN saat ini terhadap perjanjian plastik global yang akan datang dan rekomendasi langkah yang harus diambil ASEAN untuk terlibat dalam proses negosiasi perjanjian.
Kedua, kompilasi praktik baik dan pembelajaran tentang inisiatif pencegahan plastik laut berbasis darat dari kawasan ASEAN.
Ketiga, kompilasi praktik dan inisiatif seputar Extended Producers Responsibility (EPR) dan perubahan perilaku serta proposal terkait untuk tindakan guna mendukung implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN (Regional Action Plan/RAP).
Deputy Secretary-General (DSG) of ASEAN for Socio-Cultural Community (ASCC), Ekkaphab Phanthavong, menyampaikan apresiasi kepada para peserta workshop yang diadakan untuk mendorong ekonomi sirkular di ASEAN ini.
"Hal itu menunjukkan bahwa kita bertekad dan sama-sama menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi sampah laut, dan komitmen terhadap semangat gotong royong untuk menanggapi krisis ini," kata Ekkaphab.
Workshop ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam langkah ke depan dan bagaimana 3RproMar dapat berkontribusi pada RAP.
“Implementasi ASEAN RAP akan membutuhkan tindakan yang terkoordinasi," ujarnya.
Sementara itu, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, Thomas Graf, menyatakan dukungannya terhadap upaya negara anggota ASEAN dalam membuka jalan pengelolaan sampah laut ke depan dengan mengadopsi serangkaian kerangka kerja dan deklarasi.
Upaya tersebut dinilai menegaskan kembali komitmen ASEAN dalam penguatan kerja sama regional untuk pengelolaan sampah laut.
"Ketika plastik masuk ke lautan, bukan hanya menjadi perhatian masyarakat yang tinggal di Bali. Kita semua bergantung pada sumber daya dari laut," tutur Thimas.
Pada workshop ini juga diluncurkan "The 3RProMar Knowledge Partnership for Marine Litter Prevention in ASEAN" sebagai bagian dari komponen regional proyek dan menyebarluaskan pembelajaran dari pelaksanaan proyek 3RproMar.
Rangkaian agenda workshop diikuti oleh peserta secara hybrid yang berasal dari K/L terkait dan organisasi nasional maupun internasional yang merupakan mitra kerja ASEAN pada aspek lingkungan pesisir dan laut.
Foto: Biro Humas KLHK
