Menteri Erick akan Transformasi Dana Pensiun BUMN dalam Tiga Tahun
Jakarta, InfoPublik - Transformasi dana pensiun perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
“Saya kembali akan terus mendorong daripada transformasi dana pensiun (dapen) ini seperti yang saya sudah laporkan di Komisi VI, itu akan memakan waktu selama tiga tahun,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam keterangannya sela- sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dilansir Antaranews, pada Rabu (10/5/2023).
Menteri Erick mengatakan, pihaknya akan terus melakukan bersih-bersih dalam tubuh perusahaan BUMN, diantaranya meliputi perbaikan sistem dan perbaikan pimpinan pada unit maupun dana pensiun itu sendiri.
Perbaikan itu dinilai penting karena dari 48 dana pension BUMN, terdapat 31 yang kinerjanya memprihatinkan.
“Khususnya hari ini, seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan lalu. Bahwa dari 48 dana pensiun BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin,” kata Erick Thohir.
Dari 31 perusahaan yang memprihatinkan, Kementerian BUMN akan memisahkan lagi antara yang mengalami salah pengelolaan (tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi), ataupun yang terindikasi terjadi kasus korupsi.
Dalam hal ini Kementerian BUMN diakui telah membuat roadmap untuk melakukan konsolidasi terhadap dana pensiun sejak dari dua tahun lalu.
”Langkahnya sudah kita mulai tahun kemarin, dan tiga bulan lalu sudah terlihat bahwa dari 48 tadi ada 31 yang memprihatinkan,” imbuh dia
Menurut Menteri Erick, kasus dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun BUMN.
Dalam dana pensiun ini, kata dia, ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.
"Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," kata Menteri Erick menandaskan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap enam tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan.
Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah EWI sebagai Direktur Utama DP4 periode 2011-2016, KAM sebagai Direktur Keuangan DP4 periode 2008 hingga 2014.
Selanjutnya, ada US selaku Manager Investasi DP4 periode 2005 hingga 2019, IS selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 hingga 2017, CAK selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 hingga 2017, AHM selaku makelar tanah.
oto: ANTARA/Muhammad Heriyanto
