Pengamat Harap KTT ASEAN Hasilkan Kesepakatan Pemberantasan Terorisme
Jakarta, InfoPublik - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan menghasilkan kesepakatan pemberantasan terhadap semua jenis terorisme yang ada di negara-negara di Asia Tenggara dengan penguatan regional.
Demikian dikatakan Pengamat Terorisme dari Indonesian Terrorist Watch, Al Chaidar, dalam keterangannya dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti dilansir Antaranews pada Selasa (9/5/2023).
"Untuk mengatasinya (aksi terorisme di ASEAN) tidak gampang. ASEAN itu harus melakukan pemberantasan terhadap semua jenis terorisme yang ada di negara-negara di Asia Tenggara tersebut dengan menguatkan kerja sama regional tidak hanya kerja sama kelembagaan saja," kata Al Chaidar.
Al Chaidar mengatakan, terorisme di Indonesia sangat luas karena banyak gerakan-gerakan terorisme yang bersifat transnasional di Indonesia.
Gerakan terorisme tersebut antara lain Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terorisme tanzim atau terorisme dinamis seperti kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD), kelompok Jamaah Islamiyah (JI), kelompok JAT dan JAK, hingga terorisme elektoral atau terorisme pilkada dan lainnya.
Sedangkan teroris-teroris transponder atau melampaui batas-batas negara antara lain kelompok Abu Sayyaf, kelompok-kelompok teroris yang ada di Filipina Selatan, dan OPM di wilayah-wilayah perbatasan.
“Wilayah perbatasan adalah wilayah yang problematis dan membuat banyak lintas batas memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan gerakan terornya secara massif,” ungkap Al Chaidar.
Dia optimistis ASEAN akan mampu melakukan semua pemberantasan terorisme perbatasan ini jika memakai teori-teori baru hasil penelitian tentang kelompok-kelompok teroris.
Sebab, selama ini banyak sekali hasil-hasil penelitian tersebut tidak dipergunakan, sehingga banyak kelompok-kelompok teroris masih bebas berkeliaran di wilayah atau kawasan Asia Tenggara ini dengan memanfaatkan jaringan yang sangat luas yang mereka miliki sejak 1980-an.
"Oeh karenanya perlu kerja sama antar negara untuk bagaimana melakukan penjagaan terhadap batas-batas wilayah masing-masing atau perbatasan dan meningkatkan kerja sama yang lebih intensif untuk mengelola lalu lintas orang dan barang baik di darat maupun di laut,” jelas dia.
“Kemungkinan bentuknya akan merupakan penggunaan teknologi militer semacam surveilans untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara optimal terhadap wilayah-wilayah perbatasan di darat dan di laut," pungkas Al Chaidar.
Foto: ANTARA/HO-Dokumen pribadi Al Chaidar
