Lewat KTT ASEAN Indonesia Dorong Pemberantasan Perdagangan Manusia 

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, perlunya Indonesia mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.

“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar Presiden saat menggelar jumpa pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023).

Presiden menekankan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan itu merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI). KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden, diharapkan akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO itu.

“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkap Kepala Negara.

Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.

“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Itu betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” imbuh Presiden. 

Foto: BPMI Setpres