Indonesia tak Membiayai Delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia dipastikan tidak membiayai delegasi peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023 mendatang.
“Delegasi itu mengongkosi dirinya sendiri (ke KTT ASEAN di Labuan Bajo). Jangan sampai kemudian ada anggapan bawa kita mengongkosi mereka begitu,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, di Jakarta pada Kamis (4/5/2023).
Menurut Dirjen Usman, para delegasi menggunakan anggaran negara masing-masing ketika mengikuti pertemuan puncak Kepala Negara Kawasan Asia Tenggara itu.
Dalam hal itu Indonesia sebagai tuan rumah hanya menyiapkan akomodasi tempat dan transportasi selama rangkaian acara KTT ke-42 ASEAN itu berlangsung di lokasi destinasi wisata super prioritas tersebut.
“Mereka (delegasi ASEAN) justru akan spend (membelanjakan) uang di tempat penyelenggaraan di Indonesia, jadi ada pemasukan buat Indonesia,” ungkap Usman.
Agar masyarakat setempat, khususnya di Labuan Bajo dan Provinsi NTT, bisa merasakan dampak konkrit penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, pemerintah melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.
Bahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah berkolaborasi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai hal terkait penyelenggaraan event internasional itu, seperti penyediaan fasilitas penginapan home stay dan cinderamata.
“Kita akan senantiasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan penyelenggaraan KTT (ASEAN 2023) itu akan terjadi penambahan PDB (Produk Domestik Bruto) dari belanja negara yaitu untuk belanja hotel, penginapan dan lain-lain,” jelas Usman Kansong.
Lebih lanjut Dirjen Usman mengatakan, tema KTT ASEAN 2023, yakni ASEAN Matters Epicentrum of Growth bermakna Indonesia dan ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ditengah situasi ekonomi dunia yang tidak sedang baik-baik saja pascapandemi COVID-19.
Untuk mencapainya, Indonesia harus membenahi ekonomi dalam negeri terlebih dahulu, baru kemudian ekonomi regional kawasan Asia Tenggara.
Hal itu dinilai bukan merupakan hal mustahil karena kontribusi PDB gabungan negara-negara ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu lebih besar ketimbang PDB gabungan Uni Eropa yang terdiri atas 27 negara.
“Itu contohnya betapa ASEAN itu sangat relevan untuk geopolitik maupun geokonomi dunia,” pungkas Usman Kansong.
Keterangan Foto: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. (Amiri/InfoPublik)
