AICHR: ASEAN Harus Miliki 'Rumah' HAM
_compressed.jpeg)
Jakarta, InfoPublik - Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, menyebutkan ASEAN harus memiliki 'rumah' Hak Asasi Manusia (HAM) menuju Visi Besar ASEAN 2045
"ASEAN harus memiliki rumah HAM yang artinya ada mekanisme komisi, pengadilan, komunikasi, dan respon terhadap HAM," kata Yuyun, melalui keterangan tertulisnya, saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Rabu (3/5/2023).
Yuyun menegaskan, pelanggaran HAM masih berlanjut sejak dicetuskannya Declaration of Human Rights (Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 hingga sekarang.
Selama kurun waktu tersebut, jumlah pelanggaran HAM kian bertambah, begitu pula pelanggarnya yang bukan hanya negara yang sedang berperang, namun juga perusahaan yang melanggar HAM para pekerjanya
"Sehingga bukan berarti ASEAN bebas dari pelanggaran HAM pada 2045, tapi kita minimalisir dengan upaya ini," kata Yuyun.
Yuyun mengatakan, dengan adanya 'rumah' HAM ini maka pada 2045 masyarakat ASEAN tahu kemana harus melapor dan mencari keadilan baik di tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional.
Yuyun menuturkan, konsep 'rumah' HAM sebagaimana rumah yang memiliki banyak tiang, begitu pula dengan HAM yang memiliki banyak tiang atau faktor seperti komisi HAM, instrumen inti HAM, dan mekanisme pengaduan HAM dimana semuanya membentuk norma bagaimana negara seharusnya berinteraksi dengan warga negara berdasarkan HAM.
Yuyun menekankan, HAM merupakan kewajiban sebuah negara kepada warganya yang diatur oleh hukum internasional.
"Jadi, kalau negara sudah meratifikasi konvensi tertentu, maka negara wajib melaksanakannya," kata Yuyun.
Keterangan Foto: Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum. Foto: ANTARA
