10 Tahun Jokowi, Pendidikan Lebih Adaptif dan Berkeadilan untuk Masa Depan SDM Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, menegaskan pentingnya perbaikan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus itu terutama diberikan kepada anak-anak yang terdampak pandemi melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang telah membantu ribuan siswa kembali ke sekolah dan menurunkan kesenjangan antara keluarga miskin dan kaya.

“Kami juga mendukung keluarga miskin dengan membantu membayar biaya kuliah, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki keberanian untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi,” ujar Suharti dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional’ pada Selasa (17/9/2024).

Kemendikbudristek juga berfokus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), melalui berbagai upaya afirmasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Program-program seperti upskilling dan reskilling untuk guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan pemberian kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi menjadi bagian dari strategi ini.

Selain itu, melalui Asesmen Nasional, pemerintah dapat menilai dan membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian khusus. Program Kampus Mengajar juga telah berperan penting dalam membantu para guru di daerah 3T sekaligus menginspirasi siswa melalui kehadiran mahasiswa di sekolah-sekolah tersebut.

Dampak Pandemi dan Perubahan Kurikulum

Salah satu tantangan besar yang dihadapi selama pandemi COVID-19 adalah keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Untuk menjawab tantangan ini, Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat yang kemudian dikembangkan menjadi Kurikulum Merdeka.

“Sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi dan numerasi dibandingkan sekolah yang baru menerapkannya,” jelas Suharti. Menurutnya, semakin lama penerapan kurikulum ini, semakin terlihat hasil positif dalam peningkatan kompetensi siswa.

Program pendidikan vokasi yang diperkuat pemerintah juga berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran. Suharti mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan lulusan SMK yang berhasil masuk ke dunia kerja setelah satu tahun kelulusan. Angka tersebut naik dari 32,1 persen pada 2021 menjadi 38,4 persen pada 2023. Lulusan diploma juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal masuk ke dunia kerja, dari 50,2 persen menjadi 58,6 persen.

Suharti juga menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dalam menciptakan wirausaha yang sukses. Kebijakan inovasi dan jaringan penelitian yang kuat juga menjadi kunci utama dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

“Kunci utama untuk menciptakan wirausaha yang sukses adalah melalui pendidikan berkualitas dan kebijakan yang mendukung inovasi,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan selama satu dekade terakhir, bekerja sama dengan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah untuk mencapai target-target pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penyesuaian pendidikan vokasi, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik.