- Oleh Untung Sutomo
- Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:13 WIB
: Malam Puncak Hapernas 2024/Foto : Humas Ditjen Perumahan/Ristyan Mega Putra
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Rabu, 28 Agustus 2024 | 14:54 WIB - Redaktur: Untung S - 516
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap melaksanakan program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia dengan dukungan APBN untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam Malam Puncak Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2024 di Auditorium Kampus Kementerian PUPR, Jakarta, pada Selasa (27/8/2024).
"Kementerian PUPR telah menyalurkan APBN untuk mendukung penyediaan hunian di Indonesia melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan," ujar Iwan Suprijanto dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Rabu (28/8/2024).
Iwan menjelaskan bahwa tahun 2024 ini, Kementerian PUPR bersama mitra kerja bidang perumahan memperingati Hapernas XVI yang pertama kali dideklarasikan pada 2008. Namun, sejarah perumahan di Indonesia dimulai jauh sebelum itu, tepatnya pada 25 Agustus 1950 saat Kongres Perumahan Rakyat Sehat dibuka oleh Wakil Presiden Pertama RI, Muhammad Hatta.
“Kongres tersebut menjadi tonggak dimulainya kebijakan dan pembangunan perumahan rakyat di Indonesia. Peringatan Hapernas adalah momentum untuk mengingatkan kita agar tetap fokus dalam melaksanakan pembangunan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar Iwan.
Iwan juga memaparkan bahwa sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2023, Ditjen Perumahan telah merealisasikan anggaran senilai Rp 67,11 Triliun melalui beberapa program penyediaan rumah, termasuk Pembangunan Rumah Susun (Rusun) sejumlah 65.235 unit, Pembangunan Rumah Khusus sejumlah 37.516 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya sejumlah 1.432.278 unit, serta Bantuan Pembangunan PSU sejumlah 220.665 unit.
Untuk TA 2024, progres keuangan per 16 Agustus 2024 mencapai Rp 4,95 Triliun dengan rincian: Pembangunan Rusun mencapai realisasi 1.050 unit dari target 7.745 unit, Pembangunan Rumah Khusus mencapai 447 unit dari target 2.705 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya mencapai 18.578 unit dari target 83.039 unit, serta Bantuan Pembangunan PSU mencapai 12.613 unit dari target 19.650 unit.
Sementara itu, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama TA 2015 - 2024 telah memfasilitasi kemudahan pembiayaan perumahan dengan realisasi senilai Rp 146,21 Triliun melalui berbagai program seperti FLPP (1.119.063 unit), BP2BT (30.422 unit), SSB (805.511 unit), serta SBUM (1.529.585 unit).
“Berdasarkan pendataan pembangunan rumah secara nasional, sejak 2015 hingga 2023 telah terbangun 9.206.369 unit rumah. Sementara untuk 2024, hingga 31 Juli 2024, tercatat sebanyak 617.622 unit, sehingga totalnya menjadi 9.823.991 unit,” tandas Iwan.
Iwan menambahkan bahwa pencapaian pembangunan perumahan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah, pengembang, Kementerian/Lembaga, dan CSR yang terus berkontribusi dalam penyediaan rumah, baik untuk MBR maupun non-MBR.
"Kementerian PUPR mengucapkan terima kasih atas kontribusi seluruh stakeholder di bidang perumahan. Semoga program perumahan ke depan dapat berjalan dengan baik dan terus bersinergi di lapangan," kata Iwan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo, perwakilan keluarga Bung Hatta Ibu Meutia Hatta, Ibu Mohammad Yusuf Asy'ari, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, serta Ketua Umum DPP HIMPERRA Ari Tri Priyono.
Hadir pula para senior Menteri Perumahan Rakyat, perwakilan Kementerian/Lembaga, para pelaku pembangunan dan mitra kerja Kementerian PUPR di bidang perumahan, serta para stakeholder dan pegiat/pemerhati perumahan Indonesia.