Menkopolhukam: Jabatan Hasil Suap Menyuap Tidak Miliki Kualitas

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memperingatkan para pejabat di daerah atau di pusat untuk menghindarkan praktik suap menyuap yang bertujuan untuk promosi jabatan.

Praktik suap menyuap itu tidak boleh dilakukan. "Nggak boleh (suap menyuap). Jabatan suap menyuap akan berdampak pada kualitas si pejabat itu sendiri," tutur Wiranto usai membuka Workshop Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (12/1).

Wiranto mengatakan, jika seorang memilik jabatan karena hasil suap menyuap, maka dirinya yakin orang tersebut tidak memiliki kompetensi dalam jabatannya. Dirinya menilai bahwa pejabat yang mendapatkan jabatannya dari suap menyuap akan berdampak pada institusi tempatnya bekerja.

"Jabatan kalau hasil suap menyuap maka kualitas pejabat pasti lemah, pasti tidak punya kompetensi. Itulah yang membuat birokrat kita menjadi lemah, tidak berkualitas," ujarnya.

Pemerintah kata dia, berupaya agar tidak ada lagi praktik suap menyuap untuk sebuah jabatan. Karena itulah dibentuk Saber Pungli untuk memberantas praktik haram tersebut.

"Suap menyuap jabatan harus dihabiskan dan dibersihkan. Kita akan beri peringatan ke Kementerian atau Lembaga," pungkas Wiranto.