:
Oleh Eko Budiono, Minggu, 6 September 2020 | 22:46 WIB - Redaktur: Untung S - 458
Jakarta, InfoPublik - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengharapkan penyelenggara pillada 2020, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindak tegas semua pihak yang membuat kerumunan massa.
Aturan pendaftaran pencalonan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 harus ditaati setiap pihak.
"Tentu ini tantangannya. Untuk itu memang harus ada ketegasan, bahwa kalau ada kerumunan orang harus dibubarkan," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, dalam keterangannya, Minggu (6/9/2020).
Ia menyatakan, konsekuensi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang tidak mudah dan murah.
Setiap pihak harus mengupayakan dengan maksimal agar pelaksanaan pilkada tidak membahatakan kesehatan pemilih, penyelenggara, dan peserta pilkada.
Menurutnya, pemerintah juga harus mengawasi dan mengawal secara ketat jalannya pilkada, dengan mengerahkan aparat pengamanan dan penegak hukum mulai dari Satpol PP hingga kepolisian.
Khoirunnisa mengatakan, sejumlah tahapan pilkada sangat berpotensi menimbulkan kerumunan massa.
Menurut dia, seharusnya KPU tidak hanya melakukan simulasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, melainkan juga semua tahapan yang melibatkan masyarakat. Tahapan kampanye salah satunya yang harus diantisipasi.
Misalnya, aturan batas maksimal peserta kampanye rapat umum sebanyak 100 orang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.
KPU harus dapat memastikan bapaslon, partai politik, dan timnya mematuhi aturan tersebut.
"Strateginya bisa juga dengan memaksimalkan kampanye virtual," katanya.
Ia menambahkan, penyelenggara pilkada mempunyai ugas yang sangat berat.
Selain mereka harus menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19, penyelenggara pilkada juga harus menjadi agen sosialisasi bahaya infeksi Covid-19 sehingga semua pihak bisa mematuhi protokol kesehatan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi teknis tahapan pilkada berikutnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
Hal ini berkaca pada terjadinya kerumunan masyarakat yang ikut mengantarkan bakal pasangan calon (bapaslon) melakukan pendaftaran pencalonan pilkada ke kantor KPU.
"Akan dilakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan tahapan selanjutnya," ujar Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Tahapan pilkada berikutnya yang sangat berpotensi memicu perkumpulan orang banyak ialah kampanye.
Ia mengatakan, KPU akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengantisipasi pelaksanaan kampanye agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Ia mengatakan, KPU sedang melakukan proses perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada.
Akan tetapi, penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam kampanye sudah diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.
Sanksi pun sudah diatur yang dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Sanksi berupa teguran, tidak dibolehkannya pelanggar protokol kesehatan mengikuti kegiatan pilkada, hingga didiskualifikasinya bapaslon dari keikutsertaan dalam pilkada.
Raka mengatakan, tidak hanya PKPU tersebut yang menjadi landasan hukum penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Ada banyak peraturan dan perundang-undangan yang bahkan mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Inti permasalahannya apakah pada pengaturan normanya ataukag pada implementasinya. Hal ini tentu sangat penting untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya," tambahnya.(Foto: KPU)
