:
Oleh Dian Thenniarti, Jumat, 20 Oktober 2017 | 21:55 WIB - Redaktur: Juli - 1K
Wonosobo, InfoPublik - Setelah Desa Kuripan, tahun ini bertambah dua desa lainnya yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai desa percontohan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).
Dua desa yang dimaksud adalah Desa Lipursari di Kecamatan Leksono, dan Desa Tracap di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengemukakan, Desmigratif merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri. Desmigratif dirancang agar penduduk memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
"Salah satu programnya adalah untuk menekan jumlah TKI Non-Prosedural. Karena TKI Non-Prosedural sangat dekat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya," jelas Eko saat ditemui InfoPublik di Wonosobo, Kamis (19/10).
Empat pilar utama yang diusung oleh Program Desmigratif yaitu membentuk pusat layanan migrasi, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan Koperasi/Lembaga Keuangan.
Desmigratif merupakan upaya terobosan Kemnaker bekerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan swasta untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon TKI/TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI.
Kedua desa tersebut, yakni Lipursari di Kecamatan Leksono, dan Tracap di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebelumnya oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo telah dibangun sebagai Kampung TKI dan koperasi TKI.
Kampung dan koperasi TKI merupakan bagian dari program pemberdayaan TKI purna dengan memberikan berbagai pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan perekonomian para mantan TKI.
