World Water Forum ke-10 Jadi Tonggak Kolaborasi Indonesia - Suriname Rehabilitasi Mangrove

: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya dan Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Republik Suriname, Marciano Dasai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Kerja Sama dalam Pelindungan Lingkungan Pesisir dan Rehabilitasi Mangrove di World Water Forum ke-10 (Biro Humas KLHK)


Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 22 Mei 2024 | 22:14 WIB - Redaktur: Untung S - 119


Nusa Dua, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname menancapkan tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Kerja Sama dalam Pelindungan Lingkungan Pesisir dan Rehabilitasi Mangrove dalam gelaran World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Provinsi Bali.

“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya dan Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Republik Suriname, Marciano Dasai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Kerja Sama dalam Pelindungan Lingkungan Pesisir dan Rehabilitasi Mangrove (di World Water Forum ke-10),” ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kabiro Humas KLHK), Muhammad Ahdiyar Syahrony, dalam keterangannya di Nusa Dua, Bali, seperti dilansir pada Rabu (22/5/2024).

Ahdiyar mengatakan, Inisiatif ini dimulai pada 25 Januari 2024, ketika Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Republik Suriname menyampaikan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mengajukan kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan dan bantuan teknis terkait perlindungan pesisir hijau dan rehabilitasi mangrove.

Pihak Suriname dinilai menunjukkan minat yang besar terhadap proyek unit penangkapan sedimen yang sukses diimplementasikan di Demak, Jawa Tengah yang kemudian diformalkan dalam bentuk MoU.

“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memajukan dan memfasilitasi upaya perlindungan lingkungan pesisir dan rehabilitasi mangrove, dengan tujuan meningkatkan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dari ekosistem mangrove bagi kedua negara serta berkontribusi dalam mengatasi dampak buruk perubahan iklim global,” jelasnya.

Lebih lanjut Ahdiyar mengatakan, area kerja sama yang tercakup dalam MoU ini meliputi Aspek-aspek perubahan iklim yang disepakati bersama; Rehabilitasi mangrove melalui pendekatan berbasis ekosistem dan solusi berbasis alam, termasuk teknik unit penangkapan sedimen, pemeliharaan, serta pemantauan data; Pengelolaan lingkungan pesisir; dan Area kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Sedangkan bentuk kerja sama yang diatur dalam MoU ini meliputi Pertukaran kunjungan ahli atau personel, pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik; Bantuan teknis; Peningkatan kapasitas; dan Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Suriname sendiri telah berlangsung sejak Agustus 1951 ketika Suriname masih berada di bawah pemerintahan Belanda, melalui kantor perwakilan pada tingkat Komisariat di Paramaribo.

“Melalui kerja sama yang baru ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan membawa manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan dan rehabilitasi ekosistem di kedua negara,” tandas Kabiro Humas KLHK

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 11:12 WIB
Menteri PUPR Dorong Kolaborasi Transformatif untuk Ketahanan Air Global
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Senin, 10 Juni 2024 | 21:37 WIB
Masyarakat Diajak Berperan Aktif dalam Pemulihan Lingkungan Hidup
  • Oleh MC KAB AGAM
  • Minggu, 9 Juni 2024 | 15:42 WIB
Peduli Lingkungan, Febri Sugana Terima Plakat Kalpataru Dari KLHK
  • Oleh MC PROV SULAWESI TENGAH
  • Senin, 10 Juni 2024 | 08:59 WIB
Sulteng Terima Kalpataru 2024, Wagub Ajak Perkuat Sinergi untuk Lestarikan Lingkungan