:
Oleh Wahyu Sudoyo, Senin, 5 Desember 2022 | 14:04 WIB - Redaktur: Untung S - 439
Jakarta, InfoPublik – Hingga awal Desember 2022, pemerintah dan penyelenggara multiplexing (MUX) telah mendistribusikan set top box (STB) untuk rumah tangga miskin (RTM) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 477.290 unit atau 99,6 persen dari target 479.307 unit.
“Khusus di wilayah Provinsi Banten, rincian realisasinya adalah Kota Tangerang sudah 100 persen, Kabupaten Tangerang sudah 100 persen, dan Kota Tangerang Selatan sudah 95,62 persen,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komiunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Provinsi Banten pada Senin (5/12/2022).
Menurut Dirjen IKP Kominfo, distribusi bantuan STB bagi rumah tangga miskin menjadi salah satu faktor penting dalam rangka mendukung kesuksesan program penghentian siaran analog atau Analog Switch Off (ASO).
Untuk itu, Kementerian Kominfo telah menyediakan situs resmi yang dapat diakses masyarakat untuk mengecek apakah mereka mendapatkan bantuan STB, yaitu cekbantuanstb.kominfo.go.id.
“Melalui situs tersebut, masyarakat bisa mencari namanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom pencarian. Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan STB, masyarakat bisa menghubungi call center 159. Namun jika mengalami kendala dalam mengakses situs, masyarakat juga bisa langsung menghubungi call center tersebut,” jelas dia.
Sedangkan untuk masyarakat golongan ekonomi mampu yang memerlukan perangkat STB diimbau dapat membeli secara mandiri.
Perangkat STB saat ini telah dijual secara luas di toko-toko elektronik dan marketplace dengan harga mulai dari Rp150 ribu.
“Terdapat 45 produsen STB yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo,” imbuh dia.
Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan, mengatakan berkaitan dengan realisasi distribusi STB, pihaknya meminta Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terobosan yang cepat dan tepat sesuai peraturan perundang- undangan.
Tujuannya, supaya persentase capaian realisasi distribusi bantuan STB secara nasional sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang sudah diverfikasi dan divalidasi, sehingga tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
“Kami meminta pemerintah memastikan ketersediaan STB bersertifikat dan TV siap digital di pasaran bagi masyarakat yang membeli secara mandiri, serta melakukan pemantauan atas harga STB bersertifikat Kominfo di pasaran sehingga harganya terjangkau dan tidak merugikan masyarakat,” tutur dia.
Selain itu pemerintah diminta melakukan rapat bersama dengan penyelenggara MUX terkait pengabaian komitmen dalam pengadaan dan distribusi STB, serta mengambil sikap yang tegas atas ketidakpatuhan juga sikap tidak bertanggung jawab terhadap kelancaran migrasi ASO.
Pemerintah juga diminta meningkatkan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang ASO dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga penyiaran multiplexing serta berbagai pihak dengan lebih masif, kreatif, inovatif dan pesan yang mudah dipahami masyarakat serta mampu meningkatkan motivasi masyarkat untuk segera beralih ke TV Digital.
“Tim Kunker Komisi I DPR RI akan menjadikan hasil Rapat hari ini menjadi bahan yang perlu ditindaklanjuti dalam Rapat bersama Mitra Kerja Komisi, khususnya Kementerian Kominfo Republik Indonesia,” pungkas dia.
Turut mendamping Dirjen IKP Kominfo, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kominfo, Marvel Situmorang.
Foto: Istimewa
