:
Oleh Taofiq Rauf, Senin, 7 November 2022 | 08:19 WIB - Redaktur: Elvira - 394
Jakarta, InfoPublik - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung program migrasi siaran televisi analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO). Pemerintah pun dikatakannya berhak mencabut izin lembaga penyiaran swasta (LPS) yang enggan mengikuti program tersebut.
Langkah itu dikatakannya menjadi sanksi tegas pemerintah bagi LPS yang bandel melaksanakan amanat undang-undang.
“Untuk sanksi, ditutup saja izin (penyiaran) analog (LPS) itu. Pemerintah berhak menutup karena ada peraturan, ada dasarnya juga di undang-undang. Dari sisi logika, mulai dari teknologi, efisiensi, kualitas (televisi digital) sudah jelas. Maka, dari sisi hukum juga perlu tegas. Law follows the technology, lagi pula teknologi digital ini sudah lama ada,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (6/11/2022).
Dikatakan Tifatul, migrasi siaran televisi ke digital merupakan keniscayaan teknologi yang tidak dapat dihindari, mengingat berbagai negara di seluruh dunia juga telah melakukan hal yang sama.
Selain itu, lanjutnya, peralihan ke TV digital juga berdampak pada efisiensi spektrum frekuensi yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat sebagai pengguna teknologi komunikasi.
“Ada digital dividen, sisa kelebihan spektrum karena kita beralih ke digital. Nah, ini bisa digunakan untuk komunikasi data, internet, dan lainnya,” ujar dia.
Dari sisi efisiensi power listrik, katanya, untuk masyarakat sebagai pengguna, TV analog itu (dayanya) 200 watt. “Sedangkan TV digital cuma 40-60 watt. Selain itu, sisi kualitas gambar dan suara pun bening. Jadi lebih bagus untuk dinikmati masyarakat,” imbuhnya.
Menteri Kominfo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, sudah menggagas penghentian siaran TV analog di Indonesia. Namun, hingga berakhirnya masa jabatannya pada 2014, kebijakan tersebut belum berhasil diterapkan.
Sehingga kini, migrasi siaran analog ke digital menjadi perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).
Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.
(Foto: Antara)
