Siaran TV Analog di Empat Kawasan NTB Berakhir Mulai 30 April 2022

:


Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 14 April 2022 | 16:54 WIB - Redaktur: Untung S - 516


Jakarta, InfoPublik – Siaran televisi (TV) analog di empat kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan berakhir, seiring berlakunya program pengakhiran siaran TV Analog atau Analog Switch Off (ASO) tahap pertama per 30 April 2022.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktur TKKKP Kominfo), Hasyim Gautama, menjelaskan empat Kawasan tersebut antara lain Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Mataram.

“Masyarakat di kawasan tersebut perlu segera mempersiapkan diri beralih ke siaran TV Digital,” ujar Direktur TKKKP Kominfo dalam Diskusi Publik Virtual: Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) Kementerian Kominfo Bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung secara hybrid di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (13/4/2022). 

Menurut Hasyim, masyarakat bisa beralih ke siaran TV digital tanpa menunggu tanggal penjadwalan karena saat ini siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya sudah bisa dinikmati saat ini.

Masyarakat di Provinsi NTB diimbau tidak perlu khawatir dengan ketersediaan infrastruktur penyiaran TV Digital di kawasan ini dengan kepastian penyiapan multipleksing (MUX) hingga 100 persen. 

“Untuk wilayah ASO tahap pertama, termasuk di Lombok, persentase kesiapan infrastruktur multipleksing sudah 100 persen sehingga cukup untuk menampung peralihan setiap siaran televisi analog secara keseluruhan,” imbuhnya,

Komisioner KPID NTB, Husna Fatayati menegaskan, migrasi dari TV analog ke digital penting dilakukan agar masyarakat menerima siaran yang bersih gambarnya, dan jernih suaranya dengan konten yang berkualitas.

Selain itu, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan fitur parental lock sebagai perlindungan anak terhadap paparan tayangan negatif.

“Ini tugas kita semua untuk melakukan pengawasan konten. KPI tidak bisa sendiri, kita butuh partisipasi masyarakat,” katanya.

Foto: AF/VNP/Tim Komunikasi dan Edukasi Publik Migrasi TV Digital/ Adiyanti Firdausi