Membangun Kerja Sama Strategis Poros Jakarta - Paris

Jakarta, InfoPublik - Hubungan bilateral Indonesia - Perancis tampaknya semakin erat. Kerja sama kedua negara ditandai dengan pertukaran kunjungan dan sejumlah pertemuan pejabat tinggi di antara kedua negara.

Kemarin, Kamis sore (25/2/2021) giliran Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate menerima kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambard, di kantornya, di Jakarta. “Kami mendiskusikan perkembangan kerja sama dan peran Perancis dalam tiga proyek strategis di Indonesia,” kata Menteri Johnny.

Menteri Johnny juga menegaskan bahwa pertemuan bersama Dubes Perancis merupakan bagian dari kunjungan sekaligus diskusi secara rutin antara pihak Perancis dan Kementerian Kominfo selama ini.

Pertemuan sore itu memang merupakan pertemuan kali ketiga Dubes Chambard dengan Menteri Johnny dalam setahun terakhir ini. Pada pertemuan pertama, pada 17 Juli 2020 lalu, keduanya membahas agenda kerja sama transformasi digital. Lalu, di pertemuan kedua pada 16 Desember 2020 membahas hubungan terkait perdagangan dan investasi. Bahkan dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Perancis, Franck Riester yang datang langsung dari Paris.

Menteri Franck, ketika itu didampingi Utusan Khusus Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis untuk ASEAN François Corbin, Wakil Direktur Kantor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthias Grolier.

Memang selama 70 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi mitra strategis Perancis dan diharapkan kolaborasi di sektor konektivitas ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Menteri Franck menyatakan kunjungan ke Indonesia kali ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra Perancis di negara-negara ASEAN. Menurutnya, Indonesia adalah mitra Perancis di ASEAN yang memiliki peluang perkembangan ekonomi yang amat baik.

“Kami menganggap Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang berpengaruh dan memiliki kontribusi penting untuk pengembangan kemitraan serta kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, terutama untuk investasi teknologi baru seperti penyiaran digital,” ujar Menteri Franck lagi.

Sebelumnya, pada tahun 2020 silam, Menteri Pertahanan Prabowo sudah dua kali bertandang ke Paris menjumpai Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly, di Kantor Kementerian Pertahanan Perancis di Paris. Pada kunjungan pertama, 13 Januari 2020, Menteri Prabowo membidik peningkatan kerja sama di sektor pertahanan.

Pada pertemuan berikutnya, 21 Oktober 2020 Menteri Prabowo menyampaikan soal kerja sama Indonesia-Perancis di sektor pertahanan yang mengalami kemajuan pesat dalam setahun terakhir. "Indonesia ingin terus mengembangkan kerja sama dengan Perancis di berbagai sektor pertahanan termasuk dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari global production chain produk alutsista," ujar Menteri Prabowo ketika itu.

Selain itu, kedua Menteri Pertahanan sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA). Perjanjian tersebut, akan memayungi kerja sama pertahanan secara komprehensif seperti kerja sama bidang pendidikan dan latihan militer, keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pengembangan industri pertahanan hingga penguatan kapasitas dalam penanganan bencana seperti pandemi Covid-19.

Kerjasama RI-Perancis di Tiga Proyek Strategis Kominfo

Dubes Perancis Olivier Chambard berharap kerja sama dengan Indonesia melalui tiga proyek strategis itu segera terwujud. Sebab menurutnya, Indonesia dan Perancis telah lama menjalin hubungan kerja sama yang baik di berbagai bidang.

"Kita telah banyak diskusi, bagaimana mengembangkan kerja sama di bidang teknologi komunikasi. Kami berharap kerja sama ini berlanjut dalam pertukaran teknologi dan dukungan keuangan untuk mendukung Indonesia memanfaatkan momentum digitalisasi yang tengah berlangsung," ujarnya.

Menteri Johnny merinci kerja sama RI-Perancis itu adalah, yang pertama berkaitan dengan Satelit Multifungsi Satria 1 yang saat ini sudah di tahap akhir. “Mudah-mudahan financial closing bisa dilakukan dalam satu atau dua hari ini," ujarnya.

Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps, diproyeksikan akan menjadi satelit telekomunikasi terbesar di Asia. Perakitan satelit SATRIA-1 dilakukan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit yang berbasis di Perancis.

Dengan diluncurkannya satelit SATRIA-1 pada orbit Indonesia, Pemerintah berharap kebutuhan jaringan internet di daerah 3T dan 150.000 titik dari total 501.112 titik layanan publik dapat dipenuhi. Adapun titik layanan publik yang akan mendapatkan akses dari jaringan satelit ini antara lain sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan dan keamanan, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran SATRIA-1 dapat dilakukan pada tahun 2023.

Hal kedua yang dibahas dalam pertemuan itu berkaitan dengan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center Pemerintah untuk implementasi electronic government. "Saat ini proses pembahasan pembiayaannya, protokolnya, sedang dilakukan di tahap akhir antara pemerintah Perancis dan Kementerian Keuangan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," jelasnya.

Untuk proyek ketiga, Menteri Kominfo dan Dubes Perancis membahas peran dan komitmen Pemerintah Perancis dalam membiayai Proyek TVRI untuk digital broadcasting system atau yang sebelumnya dikenal sebagai Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS 3).

"Pemerintah Perancis memberikan komitmennya yang kuat bahwa akan ikut serta dan berusaha agar pada 2 November 2022 nanti sudah tersedia dengan baik infrastruktur yang mendukung Analog Switch Off (ASO), dan dimulainya secara nasional digital broadcasting," tandasnya.

Menteri Kominfo juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penyiapan infrastruktur yang mendukung ASO dan digital broadcasting sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran. Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada dua negara lain tertarik untuk ikut membiayai proyek digitalisasi TVRI, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Sementara Perancis juga menjadi pilihan mitra yang strategis mengingat pengalaman digitalisasi penyiaran di negara tersebut berhasil dilakukan sejak tahun 2011.

Dari sisi teknis Kementerian Kominfo telah melakukan evaluasi dan pertemuan rutin dengan pemerintah Perancis. "Selanjutnya Bappenas yang nanti akan menindaklanjuti diskusi bersama donor country atau negara-negara pemberi," tegas Menteri Johnny.

Menteri Johnny menyampaikan kembali bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kerja sama Indonesia-Perancis semua untuk sama-sama mengusahakan yang terbaik bagi pemulihan dua negara. “Saya berharap kolaborasi ini dapat memberikan efek ungkit bagi pemulihan perekonomian Indonesia, sekaligus mewujudkan konektivitas yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Menteri Johnny.

Keterangan Foto: Menteri Johnny bertemu dengan Dubes Prancis Olivier Chambard, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (25/02/2021). - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (AYH)