Menkomdigi Meutya Hafid bersama Kepala PPATK Ivan Yudistiavandana dalam acara Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0 di Jakarta (Humas Keomdigi)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat berkolaborasi memutus jaringan judi online (Judol) melalui koordinasi yang lebih intensif. Salh satunya mencegah aliran uang hasil kejahatan dilarikan ke luar negeri.
“Data PPATK memproyeksikan peredaran uang di platform judi online mencapai Rp981 triliun pada 2024 jika tidak dilakukan intervensi oleh Pemerintah. Negara tidak boleh punya potensi kehilangan angka begitu besar, hampir Rp1.000 triliun, apalagi uang-uang ini diduga kuat dan terbukti larinya keluar," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya terkait acara Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0 di Jakarta Selatan, pada Selasa (19/11/2024).
Meutya meminta semua penyedia layanan keuangan dapat membantu pemberantasan judol yang terus digencarkan pemerintah.
"Jadi kalau sekarang ada yang masih menikmati transaksi keuangan yang terkait dengan judi online, tolong sama-sama bantu," katanya.
Pemerintah dipastikan mengambil langkah tegas dalam pemberantasan judol dalam berbagai upaya, seperti intervensi masif melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.
Selain itu pemerintah juga telah membentuk Desk Khusus untuk memerangi judi online di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah bertekad menyatakan perang terhadap judi online.
"Tidak kurang-kurangnya beliau mengingatkan, baik jajaran kabinetnya, maupun juga pernyataan publik beliau terkait perang terhadap judi online, jadi panglima di depannya Presiden langsung," tegas Menkomdigi.
Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan, bandar judi online menggunakan modus transaksi keuangan yang makin beragam. Salah satunya, menggunakan layanan E-wallet dan mata uang kripto untuk menyulitkan Pemerintah melacak transaksi tersebut.
Oleh karena itu, Ivan meminta dukungan penyedia layanan keuangan menjadi bagian dalam menekan nilai transaksi judi online.
Sebab, intervensi pemerintah selama ini terbukti telah berhasil menurunkan nilai transaksi judi online secara signifikan.
"Kalau kita lihat dari Rp981 triliun, dia turun sampai Rp404 triliun, ya turun, tapi dibandingkan dengan tahun lalu, dia naik, karena tahun lalu Rp327 triliun," tutur Kepala PPATK.
Acara ini dihadiri Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolkam Asep Jenal Ahmadi, perwakilan Bank Indonesia, serta perwakilan pelaku industri keuangan.
