Jakarta, InfoPublik - Hari ini, tanggal 9 Februari, bangsa Indonesia memperingati hari pers nasional (HPN). Penetapan tanggal 9 Februari sebagai HPN, termaktub dalam Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985.
Tanggal 9 Februari ini juga bertepatan dengan lahirnya wadah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Untuk tahun 2021 ini, panitia HPN, menetapkan DKI Jakarta sebagai tuan rumah. Adapun tema yang diusung adalah "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi Bersama Pers Sebagai Akselerator Perubahan."
Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap, peringatan HPN kali ini bisa menjadi salah satu pilar demokrasi bersama negara mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi COVID-19.
HPN kali ini memang berbarengan saat negara dilanda pandemi COVID-19. Tak terasa sudah 10 bulan, COVID-19 melanda negeri ini. Banyak tantangan yang dihadapi insan pers saat pandemi melanda Indonesia.
Widodo Muktiyo, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, mengapresiasi pemilihan Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan HPN 2021. Tentu, pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Pemilihan Jakarta sebagai pusat peringatan dianggap tepat karena Jakarta memiliki magnitude yang luar biasa. Ia adalah ibu kota Negara.
Secara administratif, birokratif, ekonomis, politis dan pemerintahan, kata Widodo, Jakarta adalah episentrumnya. Karenanya, permasalahan pandemi, harus selesai di Jakarta terlebih dahulu. Begitu selesai di Jakarta, maka roda pemerintahan, laju pertumbuhan ekonomi, dan rencana-rencana pembangunan akan berjalan.
Skema-skema penghentian penularan mesti dilakukan secara berjenjang, simultan, dan menyeluruh mencakup penduduk Jakarta serta kendali terhadap mobilitas penduduk dari daerah-daerah yang menjadi penyangga dan satelitnya.
Perpaduan antara kebijakan, PSBB, dan vaksinasi massal, serta perubahan perilaku setelah itu, diyakini menghentikan penularan dan mensirnakan COVID-19 di Jakarta.
Bergandengan Tangan
Pandemi yang melanda negeri kita ini sudah semestinya menjadi awal bagi kita untuk saling bergandengan tangan.
"Kita harus mensinergikan kekuatan seluruh elemen bangsa untuk bangkit. Responsibilitas dan akuntablitas pers nasional kita terpanggil dan sudah semestinya berkewajiban untuk terus mengawalnya," ujar Widodo Muktiyo, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Selasa (9/2/2021).
Edukasi, merupakan salah satu peran yang bisa dimainkan pers. Karena itu, di HPN kali ini, Widodo berharap, pers diharapkan sumbangsihnya, utamanya dalam mengatasi penularan COVID-19 dan perubahan perilaku serta cara-cara hidup dalam situasi "new normal".
Ia berharap, apa yang diberitakan pers menjadi referensi primer dan pada saat bersamaan menunjukkan tulisan-tulisan yang membangkitkan optimisme dan kebangkitan bangsa.
Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta ini juga berharap, pers nasional tetap mengadendakan pemberitaannya pada lima kebijakan strategis, yakni menjaga persatuan, pencegahan penularan, menyukseskan vaksinasi nasional, memupuk optimisme dan mendorong kebangkitan ekonomi.
Kekuatan pers terletak pada kemampuannya dalam melakukan pengarusutamaan, meresonansikan, dan pembingkaian. Sepanjang hal ini dilakukan secara terus menerus dan konsisten, kata Widodo, pada gilirannya pers akan memberi andil paling signifikan di tengah pandemi dan situasi krisis ini.
Andil pers nasional yang paling signifikan itu adalah pada perubahan cara pandang terhadap pandemi dan kesadaran melakukan tindakan-tindakan mandiri dalam menghadapi pandemi. Melalui peran pers nasional pula perubahan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada bangsa dan kemanusiaan tumbuh dan menjadi bagian dari setiap warganegara.
Sejarah Hari Pers
Sejarah lahirnya surat kabar dan pers tak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan.
Di zaman revolusi fisik, pers punya peran sebagai salah satu alat perjuangan.
Menyadari punya kekuatan, pada 9-10 Februari 1946, seluruh wartawan Indonesia, berkumpul di Balai “Sono Suko” Surakarta.
Pada pertemuan tersebut di antaranya menyetujui pembentukan organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretarisnya Sudarjo Tjokrosisworo.
Sumanang dan Sudarjo bersama 8 anggota lainnya kemudian bertugas merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional dan usaha mengoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah yang terbit hanya memiliki satu tujuan.
Tujuan itu adalah “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat.”
Sekitar 28 Februari hingga Maret 1946, komisi bertemu lagi di Surakarta menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat.
Komisi bersidang dan membahas masalah yang dihadapi pers. Pada pertemuan itu mereka sepakat membentuk sebuah wadah untuk mengoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar, waktu itu disebut Serikat Perusahaan Suratkabar.
26 tahun kemudian, lahir Serikat Grafika Pers (SGP). Organisasi ini lahir karena pengalaman pers nasional menghadapi kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan tahun 1960-an.
Sesuai dengan semangat lahirnya PWI itu, sudah semestinya saat ini pers bersama-sama mengobarkan semangat optimisme masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Akhirnya, selamat memperingati hari pers nasional. Pers jaya, negara digdaya.
(Anggota Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) Bengkulu mengecat tugu pers di Bengkulu, Minggu (7/2/2021). Pengecatan tersebut guna memperindah tugu tersebut jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Bengkulu. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/aww.)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
