Jakarta, InfoPublik - Rapat itu digelar enam hari setelah Presiden Joko Widodo mengevaluasi penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I. Digelar secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengundang sejumlah epidemiolog pada Kamis (4/2/2021). Dalam diskusi itu, mereka diminta masukannya tentang strategi yang pas untuk menekan kasus COVID-19 di tanah air yang cenderung naik.
Rapat itu merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang digelar Jokowi, Jumat (29/1/2021) di Istana Bogor. Dalam rapat ini, Jokowi memang meminta Luhut agar melibatkan para epidemiolog sebelum pemerintah membuat kebijakan dalam menekan kasus COVID-19.
Menurut Luhut, saat ini dibutuhkan penurunan mobilitas di atas 30 persen untuk mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. "Sehingga akan ada penyesuaian peraturan dan kebijakan akan hal ini," kata Luhut melalui keterangan resmi, Kamis (4/2/2021).
Ada tiga target pemerintah dalam penanganan COVID-19 saat ini: menurunkan penambahan kasus harian, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan kesembuhan.
Untuk memenuhi target itu pemerintah bakal memasang empat strategi. Pertama, peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam menangani COVID-19. Caranya, dengan melakukan operasi perubahan perilaku, serta kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai kalangan. Selain itu juga akan dilakukan deteksi awal penyebaran COVID-19 dengan mendorong strategi pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) yang agresif dan tepat sasaran.
"Kita berharap penyebaran informasi dan kampanye dapat bergerak secara masif dengan melibatkan berbagai lembaga lain, seperti Kemenag dengan mengajak pemuka agama, dan juga Kemendikbud," ujar Luhut.
Strategi kedua, pembangunan fasilitas isolasi terpusat. Contohnya seperti Wisma Atlet di Jakarta. Tempat isolasi terpusat di Wisma Atlet untuk wilayah Jabodetabek itu dapat membantu mengurangi penyebaran penularan ke keluarga dan menurunkan keterisian rumah sakit.
Karena itu, pemerintah mendorong provinsi dengan kasus positif yang tinggi untuk menyediakan fasilitas isolasi terpusat. Strategi ini diharapkan bisa mengurangi hari perawatan pasien COVID-19.
"Manajemen perawatan juga akan terus kita tingkatkan, dengan memastikan adanya ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta penyediaan semua obat dan alat yang dibutuhkan," kata dia.
Ketiga, akselerasi vaksinasi COVID-19, yang dimulai dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, kelompok rentan, dan juga daerah-daerah yang menjadi prioritas. Daerah yang dianggap prioritas adalah daerah yang memiliki positivity rate (angka positif) tinggi.
"Kita harapkan mencapai 70 persen herd immunity (kekebalan komunitas) dalam jangka waktu 12 bulan," ujar Luhut.
Dicky Budiman, epidemiolog Universitas Griffith Australia yang ikut rapat mengapresiasi langkah Luhut mau mengundang beberapa ahli epidemiologi urun rembug menekan kasus COVID-19 ini. Karena itu, ia meminta pemerintah merespons saran para ahli mengenai penanganan pandemi COVDI-19 ini.
Salah satu usulan yang dilontarkan adalah melakukan lockdown di Pulau Jawa. Selain itu juga meningkatkan kapasitas testing Covid-19 hingga 200-300 ribu per hari.
"Kita lihat responsnya, jangan sampai hanya pertemuan tapi tidak ada tindak lanjut. Kalau tidak ada perubahan, ya buat apa," kata Dicky.
Pemerintah memang berencana membuat kebijakan baru. Dalam rapat yang digelar Rabu (3/2/2021) pemerintah memutuskan bakal membuat kebijakan PPKM berskala mikro. Kebijakan ini bakal dilakukan setelah PPKM tahap II berakhir Senin (8/2/2021).
Menurut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander K Ginting, PPKM berskala mikro itu bakal diterapkan mulai Selasa (9/2/2021).
Pendekatan berbasis mikro ini akan melibatkan Satgas Covid-19 baik tingkat pusat sampai di tingkat terkecil, yakni RT/RW.
Saat PPKM mikro diberlakukan, penegakan hukum perlu dilakukan untuk memastikan kedisiplinan masyarakat. Sepanjang pemberlakuan PPKM skala mikro, pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro pula. Namun, hal ini akan dipusatkan pada 98 daerah yang menerapkan PPKM yang akan terus dievaluasi.
Lewat PPKM berskala mikro, tiap desa didorong mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran Covid-19.
Salah satu tugas posko adalah mengawasi dan mengantarkan makanan bagi warga setempat yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
"Harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi," ujarnya.
(Foto: Menteri Luhut saat memimpin integrasi manajemen informasi penanganan pandemi, 4 November 2020. Foto: tangkapan layar instagram @luhut.pandjaitan.)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
