Tekan Kasus COVID-19, Jokowi Keluarkan 5 Perintah

Jakarta, InfoPublik - Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Joko Widodo. Saat rapat kabinet dengan agenda "pendisiplinan melawan COVID-19", Jokowi mengevaluasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I yang berlangsung 11-25 Januari 20210. "Kita harus omong apa adanya. Ini (PPKM) tidak efektif," kata dia dalam video yang diunggah dan dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1/2021). "Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik."

Karena itu, Jokowi meminta para Menteri Koordinator mengajak sebanyak-banyak epidemiologi dalam mendesain kebijakan. Sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih komprehensif.

Padahal, esensi dari pemberlakuan PPKM adalah membatasi mobilitas masyarakat. Namun, implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.

Jokowi memang tak asal bicara. Pada saat PPKM diberlakukan, tren kasus harian cenderung naik. Sehari sebelum PPKM tahap I diberlakukan atau pada Minggu (10/1/2021) total jumlah kasus positif mencapai 828.026. Jumlah ini terus meningkat. Jumlah total kasus positif pada masa terakhir PPKM atau pada 25 Januari mencapai 999.256. Artinya selama dua minggu PPKM diberlakukan, penambahan kasus positif mencapai 171.230. Jika dirata-rata maka ada 12.230 kasus positif perhari.

Melihat kondisi itu, Jokowi memerintahkan bawahannya turun ke lapangan dan membuat strategi yang lebih praktis dan sederhana dalam mengedukasi masyarakat, terutama di provinsi-provinsi yang kasus COVID-19 nya naik. Ada lima intsruksi yang diberikan Jokowi saat itu, yakni:
1. Meminta jajarannya untuk melibatkan pakar epidemiologi.
2. Meminta jajarannya turun langsung ke lapangan.
Para bawahannya diminta menggunakan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa 3M itu.
3. Meminta jajarannya menyiapkan masker sesuai standar untuk masyarakat.
4. Meminta pada Februari 2021 ini menggencarkan vaksinasi COVID-19.
"Kita harapkan di Februari ini kita kepung dengan vaksinasi," kata Jokowi.
5. Meminta tokoh agama dilibatkan agar protokol kesehatan dipatuhi masyarakat.

Jokowi juga mengingatkan agar jajarannya hati-hati terhadap penurunan ekonomi. Namun ia tak mempermasalahkan jika ekonomi turun, asalkan jumlah kasus positif COVID-19 ikut turun.

"Sebenarnya tidak apa-apa asal COVID-nya turun, tapi ini kan tidak," ujar Jokowi.

Satgas Pananganan COVID-19 menyebut evaluasi Presiden Jokowi itu sebagai masukan berharga bagi timnya. "Ke depannya Satgas pusat akan lebih mendorong satgas daerah meningkatkan ketegasan dalam upaya penegakan disiplin pada tiap butir-butir aturan yang ada," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

Sementara Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban meminta agar kebijakan yang dikeluarkan diikuti dengan aturan yang tegas. "Di banyak negara yang sudah terbukti bisa mengontrol pandemi, syaratnya harus tegas di-lockdown," kata dia.

Saran lokcdown juga diungkapkan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). "Yang namanya pembatasan, apapun bentuknya, yang paling basic adalah yang paling ketat itu lockdown atau karantina wilayah, sehingga memaknai lockdown itu sebenarnya orang stay at home," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan.

Pembatasan ketat sebenarnya pernah dilakukan pemerintah di awal pandemi terjadi. Di mana kala itu pemerintah menutup bandara, melarang mudik dan kegiatan lainnya. Langkah ini masih bisa dilakukan kembali oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19.

Namun Jokowi tak yakin meski lockdown dilakukan kasus akan turun. Kata dia, hingga saat ini belum ada formula tunggal yang efektif dalam menangani pandemi COVID-19 ini.

“Yang lockdown pun (kasus COVID-nya kembali meningkat) eksponensial juga,” kata dia.

Agar kebijakan yang dikeluarkan efektif, Jokowi meminta para menterinya membuat mengkalkulasi yang cermat.“Menurut saya coba betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat), formula standar itu enggak ada,” kata Jokowi.

(Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/1/2021). Dalam rapat itu Jokowi mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I yang berlangsung 11-25 Januari. Foto: BPMI Setpres.)