Konsisten, Kinerja Pemerintah Tangani Wabah Memuaskan

:


Oleh Fajar Wahyu Hermawan, Rabu, 30 Desember 2020 | 12:12 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 1K


Jakarta, InfoPublik - Kerja keras pemerintah menangani Covid-19 terbukti memberi hasil positif. Hal itu ditunjukkan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei terbaru tentang kinerja pemerintah menangani Covid-19 dan melibatkan 1.202 responden yang dilakukan dengan wawancara petelepon pada 23 hingga 26 Desember 2020 menunjukkan 66,8 persen publik puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sementara 30,3 persen publik kurang atau tidak puas. Sedangkan sisanya tidak menjawab.

"Warga pada umumnya perasa puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani wabah Covid-19," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam konferensi pers daring, Selasa (29/12/2020).

Kepuasan publik terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19 ini terbilang konsisten. Ketidakpuasan hanya terjadi pada survei 7-10 Oktober lalu di mana tingkat kepuasannya hanya 46 persen.

Survei Nasional SMRC ini dilakukan melalui wawancara per telepon kepada 1.202 responden yang dipilih secara acak (random) pada 23 hingga 26 Desember 2020. Margin of error survei kurang lebih 2,9 persen.

Sejak awal terjadinya pandemi, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan sejumlah langkah. Ketika virus itu ditemukan di China, Presiden Jokowi memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China untuk sementara waktu.

Tak lama setelah itu, pemerintah juga menerbitkan pedoman dalam menangani pasien yang tertular virus corona. Pedoman ini mengadopsi pedoman yang dibuat Organisasi Kesehatan WHO.

Ketika virus ditemukan di Indonesia pada awal Maret, pemerintah juga langsung sigap dengan membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 yang langsung dipimpin Presiden Jokowi.

Pada 13 Maret 2020 Presiden menandatangai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Pemerintah juga langsung menyiapkan sejumlah rumah sakit. Awalnya 100 RS kemudian ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. Dalam perkembangannya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah tempat untuk digunakan sebagai ruang untuk isolasi.

Cepatnya penularan virus ini kemudian membuat pemerintah memutuskan agar proses belajar mengajar dilakukan dari rumah dan ibadah dari rumah. Pemerintah juga langsung gencar menggalakkan gerakan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Namun persebaran virus terus meluas. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan covid-19. ”Kesehatan masyarakat adalah yang utama. Kita kendalikan penyebaran Covid-19 dan kita obati yang terpapar,” kata Presiden Jokowi Selasa, 31 Maret 2020.

Langkah lain, pemerintah juga melarang kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan. Ketika libur lebaran, pemerintah juga mengeluarkan himbauan agar para pemudik mempertimbangkan untuk tidak mudik terlebih dahulu.

Ketika sejumlah negara mulai meneliti tentang vaksin, pemerintah juga memutuskan akan langsung memesan vaksin yang memenuhi kriteria. Ada enam vaksin yang kini telah dipesan pemerintah. Salah satunya vaksin Sinopharm.

Dalam jumpa persnya beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memutuskan akan menggratiskan vaksinasi covid-19 untuk semua masyarakat. (Presiden Joko Widodo menyapa warga saat membagikan masker dan paket sembako di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/11/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nz.)