:
JPP, JAKARTA - Indonesia telah dan akan tetap menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Walau begitu, sebenarnya Indonesia masih memiliki tantangan-tantangan menghadapi era digital.
Demikian disampaikan Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak saat menjadi pembicara dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema “Transformasi Digital: Untung atau Buntung?”, yang digelar di ruang serbaguna Roeslan Abdulgani, Gedung Utama Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (20/12/2019), pukul 13.30 WIB - selesai.
Proyeksi pertumbuan ekonomi digital Indonesia, menurut Kennedy, naik tiga kali lipat sejak 2015 hingga 2025. Berdasarkan estimasi FEB UI, kontribusi Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia meningkat dari Rp58 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp170 triliun pada 2019.
“Kontribusi mitra Gojek dari 4 layanan (Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Life) kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp44,2 triliun,” tuturnya.
Walau wajah proyeksi ekonomi digital cukup cerah, Kennedy menegaskan, Indonesia masih memiliki tantangan menghadapi era digital. Lantaran itulah, menurut dia, pemerintah pun merancang strategi untuk menghadapinya.
Tantangan pertama, menurut Kennedy, adalah infrastruktur. Terkait itu, sambung dia, pemerintah pun merancang strategi terkait peningkatan kapasitas infrastruktur TIK dan pendukung lainnya.
Tantangan kedua, Kennedy membeberkan, adalah terkait sumber daya manusia (SDM). “Jadi SDM membludak, tapi keahlian kurang. Belum lagi terjadi perubahan besar, revolusi, jadi ada tenaga kerja yang skill kurang, terjadi lagi perubahan drastis di dalam keahlian itu. Jadi dengan keahlian dulu saja sudah jauh ketinggalan. Oleh karenanya, SDM memang jadi fokus utama,” tuturnya.
Untuk menjawab tantangan SDM itu, Kennedy mengungkapkan, jawaban paling cepat adalah dengan vokasi. Dengan vokasi, sambung dia, Indonesia diharapkan bisa meraup untung dari bonus demografi. “Lantas vokasi yang seperti apa? Ya vokasi yang almost ke digital. Jadi kami merancang strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM yang siap untuk beradaptasi dengan era disrupsi digital,” katanya.
Diingatkan Kennedy, pemerintah memiliki tujuh agenda pembangunan. Di mana agenda pertama adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kemudian kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, SDM berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat adalah revolusi mental dan pembangunan
Kebudayaan. Lalu kelima, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Terakhir, ketujuh, stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pertahanan, serta transformasi pelayanan publik.
Seiring tujuh agenda pembangunan 2020-2024 itulah, Kennedy pun membeberkan highlight pelaksanaan transformasi digital. Di antaranya, terkait arah kebijakan penguatan kewirausahaan dan UMKM dirancang strategi peningkatan akses pasar ekspor dan marketplace UMKM. Lalu terkait arah kebijakan pelaksanaan perlindungan sosial, digelar strategi mengembangkan digitalisasi bantuan sosial dan subsidi.
Hadir pula narasumber lain dalam diskusi ini adalah Dirjen Binalattas Kemenaker Satrio Laleno, Sedditjen Kemenaker Surya Lukita, Kepala Dewan Nasional Keuangan Inklusif Iskandar Simorangkir, dan Pengamat armaningtyas. Acara akan dipandu pula oleh panelis Founder & CEO Digital Enteprise Indonesia Bari Arjono.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).(nur)