Siaran Pers Kementerian Komdigi
Kamis, 19 November 2026
tentang
Setahun Pascabencana Sumatra: Pemulihan Berjalan, Rekonstruksi Berlanjut hingga 2028
Ancaman cuaca ekstrem yang kembali memicu banjir di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa pekerjaan pascabencana di Sumatra belum selesai. Satu tahun setelah banjir bandang dan bencana hidrometeorologi melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025, pemerintah terus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga Desember 2028.
Sejumlah kemajuan telah dicapai, mulai dari pulihnya layanan kesehatan dan pendidikan hingga beroperasinya kembali pasar, jalan, dan jembatan. Namun, pembangunan hunian tetap, penyelesaian infrastruktur permanen, dan pemulihan ekonomi masyarakat masih membutuhkan proses.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan informasi mengenai capaian, kendala, dan tahapan pemulihan perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh. Dalam menjalankan peran Kemkomdigi sebagai Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Fifi menegaskan, “Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Publik berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan bersama.”
Hal tersebut disampaikan Fifi dalam konferensi pers bertajuk Satu Tahun untuk Sumatra: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Huntara Hampir Tuntas, Huntap Terus Dikebut
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah mencapai tahap akhir. Hingga November 2026, sebanyak 18.916 unit dari rencana 19.949 unit telah selesai dibangun.
“Semula sekitar 1,4 juta orang berada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh tempat tinggal, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,” ujar Safrizal.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) masih terus dipercepat. Sebanyak 1.758 unit telah selesai dibangun dari total rencana 49.184 unit, sedangkan 1.221 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Pembangunan dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk pembangunan komunal dan pembangunan di atas tanah milik warga dengan dukungan pemerintah serta berbagai pihak.
Pemulihan layanan dasar juga menunjukkan perkembangan. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih memerlukan perbaikan fasilitas.
Di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah lainnya menumpang di lokasi berbeda.
Aktivitas ekonomi masyarakat turut berangsur pulih. Sebanyak 115 dari 127 pasar rakyat terdampak di Aceh telah kembali beroperasi.
Pemerintah Daerah Kawal Pemulihan
Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh terus mengawal pemulihan di berbagai sektor, sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan tetap menjadi perhatian.
Pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi secara normal serta lebih aman menghadapi risiko bencana.
Infrastruktur Pulih, Normalisasi Sungai Jadi Perhatian
Hingga 18 November 2026, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak di Aceh atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak juga telah dapat dilalui.
Untuk jembatan, sebanyak 386 dari 655 jembatan daerah telah kembali fungsional. Sementara itu, seluruh 23 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi sementara.
Safrizal menjelaskan, status fungsional berarti infrastruktur sudah dapat digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Namun, hal tersebut tidak selalu berarti seluruh pekerjaan konstruksi permanen telah selesai.
Selain pemulihan infrastruktur, normalisasi sungai dan muara menjadi salah satu perhatian penting dalam upaya mengantisipasi bencana susulan. Penanganan ini diperlukan untuk mendukung kelancaran aliran air dan mengurangi risiko genangan maupun banjir, terutama di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem. Isu ini juga membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas sektor agar penanganannya berjalan sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Dukungan sosial juga terus disalurkan. Realisasi bantuan isi hunian di Aceh mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen. Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian telah mencapai 100 persen kepada 18.422 rekening penerima.
Pemulihan Berlangsung hingga Desember 2028
Pemerintah menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama periode 2026–2028 dengan total alokasi anggaran Rp100,166 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh alokasi Rp58,973 triliun.
Pelaksanaan program melibatkan 23 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, di bawah koordinasi Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri.
Safrizal menjelaskan, masa transisi darurat di Aceh berakhir pada 28 Juli 2026. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara normatif dimulai pada 29 Juli 2026 dan ditargetkan berlangsung hingga Desember 2028.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi baru beberapa bulan dimulai dan akan diselesaikan sesuai dengan timeline itu sampai dengan Desember tahun 2028,” katanya.
Dengan demikian, satu tahun pascabencana bukanlah batas akhir pemulihan. Setelah fase tanggap darurat, pemerintah memasuki pekerjaan jangka menengah yang mencakup pembangunan hunian, infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan penguatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Di tengah proses tersebut, ancaman cuaca ekstrem menjadi pengingat bahwa pemulihan harus berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan. Penguatan peringatan dini, edukasi mitigasi, normalisasi sungai dan muara, serta akses masyarakat terhadap informasi yang akurat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko bencana berikutnya.
Melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah, dukungan media, serta partisipasi masyarakat, pemulihan Sumatra diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga membangun wilayah dan masyarakat yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.