Siaran Pers Kementerian Komdigi
Rabu, 18 November 2026
tentang
Nilai Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital
Perputaran dana judi online pada semester pertama tahun 2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu indikasi perkembangan upaya pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian online. Namun, besarnya dana yang masih beredar menuntut penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online membutuhkan sinergitas antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam memastikan pencegahan di ruang digital dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan dapat lebih sinergis.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Meutya menjelaskan, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan melalui pemutusan akses terhadap situs-situs perjudian, tetapi juga harus menyasar pelaku, jaringan, serta aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut. Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sedangkan Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Salah satu perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar. Langkah ini menunjukkan pentingnya penelusuran rekening penampung dan pengungkapan pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian online.
Tantangan pemberantasan judi online juga semakin kompleks karena jaringan kejahatan tersebut beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Selain itu, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Meutya, kondisi ini membutuhkan penanganan yang cermat agar pemberantasan judi online tidak justru merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang rekeningnya disalahgunakan.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Karena itu, Meutya menekankan pentingnya penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri, khususnya dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penanganan judi online dapat semakin efektif, tidak hanya dalam membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian, tetapi juga dalam mengungkap pelaku dan memutus aliran dana yang menjadi sumber keberlangsungan kejahatan digital.