[Siaran Pers] Menko PMK: Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Tunjukkan Kemajuan Signifikan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menetapkan bencana di wilayah Sumatra sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.

 

Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (19/12/2025), bersama para menteri dan kepala lembaga terkait penanganan bencana.

 

Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa akibat bencana serta menegaskan kehadiran negara bagi masyarakat terdampak, khususnya para pengungsi. Pemerintah, lanjutnya, terus bekerja tanpa henti untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat segera bangkit.

 

“Kerja seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu dalam solidaritas dan gotong-royong, dan keseriusan pemerintah yang telah menetapkan bencana Sumatra sebagai prioritas nasional, dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Menko PMK.

 

Pada sektor konektivitas dan transportasi, Menko PMK menjelaskan bahwa mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah terdampak telah kembali terhubung secara bertahap. Di Provinsi Aceh, sejumlah jalur strategis seperti Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatra Utara, jalur KKA Bener Meriah–Takengon, serta Banda Aceh–Aceh Tengah melalui Beutong Ateuh sudah mulai dapat dilalui dan terus dilakukan perbaikan.

 

Di Sumatra Utara, konektivitas antarwilayah seperti Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat titik rawan longsor, jalan amblas, dan penggunaan jembatan darurat. Sementara di Sumatra Barat, perbaikan jalan nasional Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah mencapai progres lebih dari 90 persen.

 

“Alat berat, alutsista, dan berbagai macam instrumen pemulihan infrastruktur transportasi, terus dikerahkan dengan sekuat tenaga untuk percepatan,” tegasnya.

 

Terkait layanan dasar, Menko PMK menyampaikan bahwa jaringan listrik dan komunikasi di sebagian besar kabupaten/kota telah berangsur pulih. Namun, di wilayah terpencil masih dibutuhkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Pemenuhan air bersih di Sumatra Barat dan Sumatra Utara umumnya telah kembali normal, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan fasilitas air darurat.

 

Pasokan BBM dan gas juga dilaporkan relatif stabil, meskipun di sejumlah wilayah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih terdapat keterbatasan akibat gangguan distribusi. Pemerintah bersama relawan terus memperkuat suplai logistik, termasuk pemanfaatan pesawat dan helikopter untuk distribusi bantuan dan pengangkutan hasil pertanian masyarakat terdampak.

 

Memasuki fase transisi, sejumlah daerah telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai berjalan di berbagai wilayah dengan melibatkan kolaborasi TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait. Pembangunan huntara dan huntap ditargetkan rampung bertahap antara satu hingga dua setengah bulan, sesuai kondisi dan kesiapan lahan.

 

“Inilah ikhtiar kita bersama: Sumatra pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama alam yang lestari dan berkelanjutan,” pungkas Menko PMK.

 

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, serta Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati.