[Siaran Pers] Pemerintah Terus Masifkan Pencarian, Logistik, dan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra

Siaran Pers Kementerian Komdigi

Senin, 15 Desember 2025

tentang

Pemerintah Terus Masifkan Pencarian, Logistik, dan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra

Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Melalui kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga, upaya pencarian korban, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, serta pemulihan layanan dasar dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih dan risiko dampak lanjutan dapat ditekan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga Senin (15/12/2025), penanganan darurat masih dimasifkan di 13 kabupaten/kota terdampak langsung, dengan cakupan tiga kabupaten di Sumut, empat kabupaten di Sumbar, dan enam kabupaten di Aceh.

“Pemerintah memfokuskan penanganan pada lima aspek utama, yakni pencarian dan pertolongan korban, distribusi logistik, pembukaan akses jalur darat, pemulihan sektor komunikasi, serta pemulihan energi, termasuk listrik dan BBM,” ujar Abdul Muhari di Pusat Informasi dan Media Center Bencana Hidrometeorologi Sumatra di Aceh.

Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal dunia tercatat bertambah 14 jiwa, sehingga total korban meninggal dunia mencapai 1.030 orang. Penambahan korban berasal dari Aceh sebanyak tujuh jiwa, Sumut enam jiwa, dan Sumbar satu jiwa. Sementara itu, jumlah korban hilang menurun dari 212 orang menjadi 206 orang seiring intensifnya operasi pencarian di lapangan.

Jumlah pengungsi saat ini mencapai 608.940 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Provinsi Aceh sebanyak 572.862 jiwa. Pemerintah daerah bersama BNPB memastikan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan, terus terpenuhi.

Dalam perkembangan status wilayah, sebanyak 28 kabupaten/kota di tiga provinsi masih berada pada status tanggap darurat, terdiri atas 12 kabupaten/kota di Aceh, delapan di Sumut, dan delapan di Sumbar. Namun demikian, sejumlah daerah mulai memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan awal, antara lain Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Besar di Aceh, serta Kota Padang Sidempuan Sumut.

Dari sisi distribusi bantuan, hingga pukul 14.00 WIB hari ini, pemerintah dikatakan Muhari telah menyalurkan logistik melalui 22 sorti penerbangan dengan total muatan 42 ton, serta empat pengiriman jalur darat seberat 4,2 ton. Dengan demikian, total bantuan logistik yang tersalurkan hari ini mencapai 46,34 ton.

“Distribusi udara difokuskan ke kantong-kantong pengungsian dan bandara strategis seperti Rembele, Malikussaleh, dan Alas Leuser agar bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak secara cepat dan merata,” jelas Abdul Muhari.

Upaya pemulihan infrastruktur juga menunjukkan kemajuan signifikan. Jembatan Bailey di Tepin Mane yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah telah berfungsi penuh dan dapat dilalui dengan sistem buka-tutup. Akses jalan dari kawasan BTS A Utara KKA (jalan lintas Gayo) menuju Bandara Rembele di Bener Meriah juga mulai dapat dilalui kendaraan roda empat secara terbatas, sehingga mobilitas logistik dan layanan darurat semakin lancar.

Hunian Sementara Disiapkan

Untuk hunian sementara (huntara), pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden. Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Pidie telah mengajukan perencanaan, disusul Kabupaten Gayo Lues yang mengusulkan lahan seluas lima hektare di 13 titik. “Kami akan memastikan status lahan clean and clear serta memenuhi aspek mitigasi bencana sebelum pembangunan huntara dimulai,” tegas Abdul Muhari.

Di Sumut, tiga daerah telah menetapkan kebutuhan unit huntara, yakni Tapanuli Utara sebanyak 175 unit, Tapanuli Selatan 272 unit, dan Humbang Hasundutan 67 unit. Survei lokasi juga tengah dilakukan di Kota Sibolga untuk relokasi warga terdampak.

Sementara di Sumbar, lima kabupaten/kota telah menyampaikan usulan lengkap. Di Kota Padang, dua lokasi huntara telah ditetapkan, yaitu di kawasan Simpang Haru untuk 35 unit dan di Kelurahan Balai Gadang untuk 330 unit. Total 365 unit Huntara akan segera dibangun di atas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Padang.

Untuk memastikan seluruh upaya pemulihan berjalan tanpa hambatan cuaca, pemerintah juga terus mengintensifkan operasi modifikasi cuaca di ketiga provinsi. Masing-masing Aceh, Sumut, dan Sumbar dikerahkan dua pesawat OMC.

“Kita berada pada puncak musim hujan dengan potensi hujan tinggi hingga awal tahun depan. Operasi modifikasi cuaca menjadi langkah strategis agar pemulihan infrastruktur dan distribusi bantuan tidak terganggu oleh banjir dan longsor susulan,” kata Abdul Muhari.

BNPB memastikan koordinasi terpadu dengan BMKG, TNI, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.