[SIARAN PERS] Layanan Pos dan Bantuan Sosial Kini Lebih Dekat, 92 KCP LPU Baru Resmi Beroperasi

Siaran Pers Kementerian Komdigi

Senin, 10 November 2025

tentang

Layanan Pos dan Bantuan Sosial Kini Lebih Dekat, 92 KCP LPU Baru Resmi Beroperasi

Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru resmi beroperasi di berbagai daerah terpencil Indonesia.

Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan layanan pos dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjangkau hingga pelosok negeri.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, kehadiran KCP LPU merupakan bagian penting dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat.

"Penambahan 92 KCP LPU ini juga kita harapkan bisa segera menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bulan Oktober kemarin, Bapak Presiden telah menugaskan bahwa ada 35 juta keluarga penerima manfaat yang diharapkan per akhir November sudah dapat menerima BLT-nya,” jelas Meutya saat peresmian 92 KCP LPU di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).

Dengan tambahan tersebut, jumlah KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor.

Tiga provinsi dengan penambahan KCP LPU terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).

“Harapannya ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh dan akhirnya kantor pos di wilayah itu bisa mandiri, tidak lagi harus dibantu pemerintah,” ujar Meutya.

Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menambahkan program KCP LPU merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga layanan publik tetap hadir hingga ke wilayah terpencil.

"Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, mungkin PT Pos Indonesia tidak akan mampu membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal ini tetap berjalan,” ujarnya.

Haris menjelaskan PT Pos Indonesia tengah menjalankan inisiatif ‘KCP LPU Merdeka’ agar kantor-kantor tersebut dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jika pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, alokasi dananya bisa dipakai untuk membuka layanan baru di daerah lain,” tandasnya.

Peresmian 92 kantor baru ini menjadi langkah strategis Komdigi bersama PT Pos Indonesia untuk memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat distribusi bantuan sosial, dan menghadirkan pelayanan pos yang inklusif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Program ini juga mendukung strategi Indonesia Terhubung 2045, yang menargetkan pemerataan layanan publik digital dan sosial hingga tingkat desa.