[SIARAN PERS] Pemerintah Pacu Digitalisasi Layanan Publik, PDN 1 Ditargetkan Uji Coba Juni 2025

Siaran Pers Kementerian Komdigi

Jumat, 2 Mei 2025

tentang

Pemerintah Pacu Digitalisasi Layanan Publik, PDN 1 Ditargetkan Uji Coba Juni 2025

Pemerintah mempercepat transformasi digital nasional dengan menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) mulai Juni 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

“PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, saat audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menkomdigi menjelaskan bahwa PDN 1 telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” tegasnya.

Percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi.

Menkomdigi juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” katanya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan pusat data secara tuntas demi memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.