[SIARAN PERS] Kerja Sama dan Komitmen Jadi Kunci Pengembangan Pemerintahan Berbasis Data 

Siaran Pers Kementerian Kominfo
No. 321/HM/KOMINFO/09/2023

Kamis, 21 September 2023

tentang

Kerja Sama dan Komitmen Jadi Kunci Pengembangan Pemerintahan Berbasis Data 

Keberadaan data menjadi sumber kehidupan pembangunan, pertumbuhan, inovasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai sektor.  Saat ini, pemerintah dari berbagai negara telah memanfaatkan kekuatan data dapat merevolusi layanan publik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan transparansi, dan membuat kebijakan berbasis data.

"Penerapan teknologi memungkinkan kita untuk merespons dengan cepat terhadap tantangan yang terus berkembang, memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan tepat dan berdampak," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dalam Pembukaan Program Peningkatan Kapasitas OECD Memajukan " Advancing a Data-driven Government in Indonesia"  di Badung, Bali, Kamis (21/9/2023).

Mengutip hasil survei e-Government yang dipublikasikan oleh PBB pada tahun 2022, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan posisi Indonesia meningkat secara signifikan dari peringkat 88 di tahun 2020 menjadi peringkat 77 di tahun 2022.

"Upaya itu menjadi cermin bahwa pengembangan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di dalam negeri telah berjalan dengan baik. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras, kerja sama yang baik, dan komitmen yang kuat antara seluruh tim pelaksana SPBE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," jelasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan SPBE menjadi langkah awal transisi menuju pemerintahan digital, khususnya pemerintahan berbasis data di Indonesia. Bahkan, promosi sektor publik berbasis data, transformasi digital, dan penggunaan teknologi yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan digital di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan implementasi SPBE dan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dengan memperkuat tata kelola, kualitas layanan, dan sumber daya manusia," tandasnya.

Lebih dari itu, Indonesia memfokuskan upaya mempercepat transformasi digital yang mencakup empat bidang utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.  

"Pemerintahan digital  pemerintah digital tidak hanya mencakup reformasi dan efisiensi birokrasi, tetapi juga tata kelola data yang kuat, aman, dan tepercaya,  tata kelola data yang kuat, aman, dan tepercaya, serta interoperabilitas,"tutur Sekjen Mira Tayyiba.

Sekjen Kementerian Kominfo mengapresiasi rekomendasi OECD dalam bentuk Studi dan Laporan Pemerintahan Digital yang dapat digunakan sebagai panduan dasar bagi pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan teknologi digital demi kemajuan masyarakat.

"Rekomendasi ini telah membantu pemerintah dalam menilai kematangan digital dan merumuskan kebijakan untuk bertransisi dari e-government tradisional ke konsep pemerintahan digital yang lebih komprehensif dan transformatif," ungkapnya.

Dalam pertemuan Program Peningkatan Kapasitas OECD 2023 itu, Sekjen Mira Tayyiba mengupas salah satu program pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah melalui Program Digital Talent Scholarship  yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

"Saya yakin CBP ini akan memberikan hasil yang positif, tidak hanya bagi para peserta secara individu, namun juga bagi institusi yang diwakilinya secara keseluruhan," tegasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo mengapresiasi keterlibatan OECD dan partisipasi semua pihak dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam implementasi pemerintahan digital.

"Bersama-sama, kita dapat bekerja untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi digital, menumbuhkan nilai publik, dan mengembangkan pemerintahan yang lebih gesit dan efektif," ungkapnya.

Acara yang didukung OECD Korea Policy Centre itu juga dihadiri Direktur Jenderal Pusat Kebijakan OECD Korea Jeong In Yu, Pemimpin Kebijakan Sektor Publik Berbasis Data OECD & Asia Tenggara Arturo Rivera, dan Kepala Kantor OECD Jakarta Massimo Geloso Grosso.

Hadir pula Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani,  dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali.*

Biro Humas Kementerian Kominfo