:
Oleh Irvina Falah, Kamis, 4 Mei 2017 | 09:58 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 1K
Pontianak, InfoPublik - Jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 849,76 Km ditargetkan tersambung dan fungsional pada akhir 2018. Kondisinya sebagian besar akan beraspal yakni 353,75 Km, perkerasan agregat 273,69 Km, dan perkerasan tanah 222,34 Km. Pembangunan jalan di perbatasan untuk mendukung Nawa Cita Pemerintah dalam membangun kawasan pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.
Demikian disampaikan Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Gani Ghazali kepada wartawan saat menutup Ekspedisi Susur Jalan Perbatasan Kalimantan Barat yang dilakukan tanggal 26 – 28 April 2017, di Pontianak, Jumat (28/4).
Ekspedisi terbagi menjadi tiga tim yakni tim 1 menyusuri sisi barat Kalbar yakni ruas Pontianak - Temajuk – Aruk – Siding, tim 2 menyusuri bagian tengah ruas Pontianak – Sosok – Balai Karangan – Senaning dan Tim 3 di bagian timur ruas Putusibau – Nanga Badai – Nanga Era – Merakai.
Menurutnya pembangunan jalan perbatasan juga memperhatikan keterbatasan dana pemerintah. Oleh karenanya konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial seperti permukiman, sekolah, pasar dan puskesmas.
Achmad Gani Ghazali menegaskan, penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah yang berkesinambungan. Secara bertahap, menurut jalan yang kondisinya masih agregat akan ditingkatkan menjadi aspal. Bahkan untuk beberapa lokasi juga juga akan dilakukan pelebaran seiring bertambahnya arus lalu lintas kendaraan kedepannya.
Sementara itu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XV, Sugiyartanto menyatakan, kebutuhan dana untuk membuka lahan yang dilakukan Zeni TNI-AD sekitar Rp 2-3 miliar per kilometer, sementara untuk meningkatkan menjadi jalan beraspal dibutuhkan anggaran sekitar Rp 8-10 miliar per kilometer.
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 1,8 triliun untuk pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalbar. Untuk mencapai target jalan perbatasan tembus pada akhir 2018, kebutuhan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun dan 2019 sebesar Rp 3,2 triliun.
123 Jembatan di Jalan Perbatasan Kalbar
Tantangan konstruksi jalan paralel perbatasan tidak hanya membuka lahan yang masih berupa hutan dan pegunungan, namun juga ratusan jembatan yang perlu dibangun sepanjang jalan perbatasan. Berdasarkan identifikasi Ditjen Bina Marga, untuk jalan perbatasan di Kalbar, jumlah jembatan yang harus dibangun sebanyak 123 jembatan.
“Memang bukan jembatan yang panjang, variasinya antara 20-30 meter, sebagian lain sampai 50 meter. Sebagian besar kondisinya memang kini jembatan mengunakan kayu,” ungkap Gani.
Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga akan mengerjakan konstruksi sebanyak 23 jembatan dengan alokasi Rp 191 miliar. Melalui paket kontrak tahun jamak 2016-2018 akan dibangun sejumlah jembatan di ruas Temajuk hingga Badau. Ada empat tipe jembatan yang dikerjakan yaitu jembatan komposit (bentang 20 meter, 25 meter dan 30 meter) , jembatan rangka baja (bentang 50 meter), jembatan panel (bentang 15 meter dan jembatan tipikal box culvert. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
