:
Oleh Irvina Falah, Rabu, 19 April 2017 | 21:18 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 945
Jakarta, InfoPublik - Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan serta pemenuhan kebutuhan dasar di bidang permukiman dan perumahan. Disamping itu bertujuan mengurangi disparitas antara wilayah dan pemerataan hasil pembangunan.
Pada Tahun 2017, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 1,18 Triliun yang diperuntukan bagi infrastruktur Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 209,07 Miliar, Bidang Bina Marga sebesar Rp 722 Miliar, Bidang Cipta Karya sebesar Rp 213,39 Miliar dan Bidang Perumahan sebesar Rp 40,94 Miliar.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pembangunan jalan perbatasan menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka membuk keterisolasian daerah perbatasan dan meningkatkan konektivitas dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Barat selain fungsi pertahanan keamanan. Jalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan sepanjang 1.900 Km dimana 847 Km berada di Provinsi Kaltara. Pada tahun 2016, jalan perbatasan di Kaltara yang sudah tembus sepanjang 647,9 Km dan tahun 2017 ditargetkan bisa bertambah menjadi 672,7 Km.
Dengan alokasi anggaran Rp 222 milyar tahun 2017, ruas-ruas jalan perbatasan yang ditangani yakni ruas Long Boh – Metulang – Long Nawang 5,4 Km dari total 29 Km melalui kontrak tahun jamak 2017-2019, ruas Long Nawang – Long Pujungan 12 Km, Long Kemuat – Langap 12,8 Km, Long Bawan – Long Midang 3 Km, Mensalong – Tau Lumbis 15,2 Km dan Rehab/Rekon Malinau – Long Bawan 12 Km.
Konektivitas di Pulau Sebatik sebagai salah satu pulau terluar Indonesia secara bertahap juga mendapatkan penanganan dimana pada tahun 2017, Kementerian PUPR melakukan Preservasi Jalan Lingkar Sebatik sepanjang 77 km dengan biaya Rp 60,27 miliar dan rekonstruksi Jalan Lingkar Luar Sebatik sepanjang 800 meter dengan biaya Rp 18 miliar.
Panjang jalan nasional di Provinsi Kaltara sendiri 585,16 Km dimana 82,10 persen dalam kondisi mantap. Kementerian PUPR terus melakukan penanganan baik pemeliharaan rutin maupun berkala sehingga kemantapannya ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun 2018.
Sementara itu, program strategis untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air melalui pembangunan bendung dan jaringan irigasi, rawa dan tambak. Tahun 2017, dilakukan Pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru (Lanjutan), pembangunan Embung Rawa Sari Tahap II, pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Indulung Kota Tarakan, pembangunan Embung Serbaguna Pulau Bunyu Tahap I Kab. Bulungan, Embung Serbaguna Tanjung Agung (Lanjutan) Kec. Tanjung Palas Timur, pembangunan jaringan reklamasi rawa Sepunggur dan pembangunan lanjutan jaringan reklamasi rawa di daerah rawa Tanjung Buka, Teras Baru, dan Salim Baru.
Sektor Permukiman dan Perumahan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dilakukan di 50 desa yang tersebar di empat kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Sasaran dari Pamsimas adalah masyarakat yang mengalami keterbatasan/rawan akses air minum dan sanitasi layak.
Dengan adanya program Pamsimas maka akan meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan dan perilaku hidup bersih dan sehat, menurunkan buang air sembarangan dan angka penyakit dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Selain itu pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan alokasi tahun 2017 sebesar Rp 4,67 miliar pada kawasan di 38 kelurahan. Penataan kawasan berupa perbaikan saluran air, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Skema penyaluran dana dilakukan melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang memiliki akta notarisdan didampingi oleh fasilitator kelurahan.
Dibidang penyediaan perumahan rakyat, tahun ini ditargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah melalui program rumah swadaya dengan alokasi Rp 22,5 miliar. Program rumah swadaya tersebar sebanyak 405 unit di Kab. Bulungan, 187 unit di Kota Tarakan, 224 unit di Kab. Malinau, dan 684 unit di Kab. Nunukan. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
