:
Oleh Irvina Falah, Jumat, 24 Maret 2017 | 11:22 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 436
Kupang, InfoPublik - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur dengan pendekatan kewilayahan. Dikatakannya bahwa perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif.
Demikian pesan Menteri Basuki melalui tayangan video yang diputar pada acara Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa (21/3) malam.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, saat membuka acara tersebut meminta kepada semua peserta dari Kementerian PUPR dan Dinas di daerah untuk bekerja secara efektif dan efisien ditengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Anita juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR disamping membangun infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, juga melakukan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, terutama yang ada di Pulau Kalimantan, Papua dan NTT. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung infrastruktur 10 destinasi wisata prioritas dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk di Labuan Bajo, NTT.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan bahwa Program 2018 disusun melalui tahapan Master Plan dan Development Plan dari Rencana Induk Pulau (RIP) Wilayah Pengembangan Strategis dan Perkotaan, Program Jangka Pendek, dan Program Tahunan. Dikatakannya juga bahwa semua program memiliki interdependensi satu sama lain untuk memperkuat sinergi kemanfaatan dan impact.
“Upaya memadukan pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR dapat dicapai dengan koordinasi dan sinkronisasi. Sehingga menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tutur Rido.
Keterbatasan APBN mendorong pelaku pembangunan infrastruktur PUPR untuk lebih kreatif dalam memobilisasi sumber anggaran non APBN.
Tujuan dilakukannya Pra Konreg adalah melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR Bidang PUPR 2018, melakukan identifikasi awal terkait dengan rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN.
Selain itu terjadi konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang terakhir adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk tahun 2018.
Pra Konreg di NTT dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari beberapa instansi yakni Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, dan unit kerja Kementerian PUPR di daerah. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
