:
Oleh Irvina Falah, Minggu, 26 Februari 2017 | 19:00 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 381
Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tiga tahunan 6th Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) pada 22 - 24 Februari 2017 yang berlangsung di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso terpilih menjadi Chairperson NARBO yang baru untuk periode tiga tahun mendatang.
NARBO yang dibentuk pada 2004 dimana salah satu penggagasnya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merupakan wadah antar negara untuk berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman dalam manajemen Sumber Daya Air (SDA) terpadu. Ketika pertama didirikan, NARBO hanya beranggotakan 11 negara dan kini semakin berkembang menjadi 18 negara anggota.
“Dalam wadah ini, para anggota tidak hanya bertemu dalam kapasitasnya sebagai profesional di bidang SDA, namun juga sebagai keluarga,”kata Menteri Basuki dalam penutupan pertemuan tersebut, Jumat (24/2).
Ditambahkan seiring dengan perkembangan NARBO dalam 12 tahun ini sebagai jejaring, juga telah membawa perkembangan baik kapasitas profesional anggotanya maupun institusinya.
Selain isu ketahanan pangan, Menteri Basuki memandang pentingnya pengelolaan air dalam menghadapi cuaca yang ekstrim dan berpotensi menimbulkan bencana alam. Indonesia sekarang ini mengalami intensitas hujan yang tinggi sehingga beberapa daerah mengalami banjir. Bahkan daerah aliran sungai yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir, tahun ini terjadi banjir cukup besar.
Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, mengatakan NARBO merupakan jejaring River Basin Organization di Asia yang identik dengan organisasi Balai Wilayah Sungai yang ada di Kementerian PUPR.
Terkait isu ketahanan pangan, tambah Imam, Kementerian PUPR telah menjawabnya melalui program pembangunan 65 bendungan, pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru, serta rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman di sejumlah lahan pertanian.
Tahun ini sebanyak 30 bendungan dalam tahap konstruksi, dan tahun 2017 akan dibangun tambahan sembilan bendungan baru. Saat ini desainnya masih menunggu persetujuan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB), sehingga kapan pelelangan dilakukan dan besaran anggarannya belum dapat dipastikan. Namun diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun.
Sembilan bendungan baru yang akan dimulai pembangunannya tahun ini yakni Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara, Bendungan Komering II di Provinsi Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan, Bendungan Baliem di Provinsi Papua, Bendungan Sidan di Provinsi Bali dan Bendungan Temef di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Diantara sembilan bendungan tersebut, menurut penilaian kami yang akan siap dilelang terlebih dahulu adalah Bendungan Pamukkulu,” kata Imam.
Selain ketahanan pangan, isu yang juga dibahas dalam forum organisasi pengelolaan sungai tersebut diantaranya terkait kelangkaan air, kualitas air, pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan pemenuhan kebutuhan air baku.(*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
