:
Oleh Irvina Falah, Minggu, 19 Februari 2017 | 20:13 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 548
Cirebon - Dalam rangka merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2019, pemerintah akan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditas garam di beberapa daerah, seperti Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat. Namun untuk Gudang Garam Nasional (GGN) yang telah dibangun di Kabupaten Cirebon, implementasi SRG tersebut kemungkinan akan menghadapi kendala operasional karena aksesibilitas menuju lokasi GGN masih belum memadai.
Buruknya akses tersebut dikeluhkan oleh Kadis KP Kabupaten Cirebon, Muhidin. “Akses ini masih sangat buruk, jalan masuk dari jalan raya ke gudang kurang lebih 3 km ini masih jalan kampung, jalan sawah, saya mikir nanti pulang pergi jalan ini apalagi dengan kendaraan besar, tidak bisa terus menerus dilalui, saya khawatir bisa ambles tanahnya,” kata Muhidin di Gudang Garam Cirebon, Jawa Barat, Jumat (17/2/2017).
Kekhawatiran ini nyatanya bukan hanya dirasakan Muhidin maupun petambak garam saja, namun juga warga desa setempat. Bahkan, Muhidin mengungkapkan bahwa warga pernah memaksa operasional pembangunan gudang dihentikan. Menurutnya, warga keberatan operasional diteruskan karena khawatir jalan desa menuju akses gudang yang juga merupakan satu-satunya akses ke tambak warga akan rusak. Untuk mengatasinya, dirinya berharap pemerintah segera membangun memperbaiki akses jalan menuju gudang garam nasional.
“Waktu kemarin membangun gudang, saya diberhentikan warga, mereka minta akses dan saluran harus diberesi. Makanya saya kepikiran boleh tidak untuk membuat (memperbaiki) jalan ke gudang produksi garam. Kalau diperbolehkan dari sini sampai ke gudang paling tidak jalannya diaspal,” jelasnya.
Infrastruktur penunjang akses ke gudang, tutur Muhidin, yang sudah dibangun adalah jembatan penghubung antara jalur desa dengan gudang. “Jadi saya berharap, nanti jika pabrik sudah beroperasi, jalan desa atau akses menuju gudang sudah dibetulkan. Selain itu, pagar gudang di sana juga belum ada, dan halaman gudang tidak ada pelataran yang kuat untuk kendaraan, masih amblas juga, karena kan ini tanahnya kan bekas tambak garam. Jadi kalau boleh, saya minta anggaran tahun untuk melengkapi gudang, kalau tidak boleh, ya jangan harap bisa operasional gudangnya di sana” tegas Muhidin.
Lebih jauh, pejabat yang baru enam bulan menduduki jabatan sebagai kepala dinas itu meminta agar dinasnya membuat senderan di bagian kanan atau kiri jalan. “Karena itu kan jalan sawah, terus jalanan diperbaiki karena kemarin pulang pergi saja jalur hancur itu di situ, banyak yang protes warga,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Kemenko Kemaritiman Amalyos yang juga terjun langsung melihat keadaan jalan pun mengungkapkan telah membahas akses jalan bersama tersebut dengan Direktur Jasa Kelautan-KKP, PT. Garam serta perwakilan Kementerian atau Lembaga, seperti Bappenas yang juga diajak ikut dalam peninjauan lapangan, untuk secara bersama mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Saya sudah diskusikan hal tersebut dengan teman-teman dari KKP dan Bappenas serta Kadis KP Kab Cirebon. Intinya Kami dari Kemenko Maritim akan coba bantu fasilitasi penyelesaiannya, dengan harapan GGN yang sudah dibangun ini bisa berdaya guna serta berhasil guna sehingga apa yang telah dilakukan oleh KKP dalam upaya pembangunan GGN ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan yang terpenting lagi adalah apa yang sudah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang pada akhirnya juga merupakan keberhasilan program nasional. Pembangunan dan pengembangan jalan akses menuju GGN ini sangat penting, karena akan berpengaruh dalam operasional GGN yang telah dibangun,” jelas Amalyos.
Amalyos memaparkan, terkait sarana prasarana jalan menuju gudang garam Cirebon memang kondisinya belum mendukung dan cukup memprihatinkan, oleh karenanya, Kemenko Maritim akan memfasilitasi penyelesaiannya dan juga akan mengkoordinasikannya dengan Kemen PUPR.
“Sedangkan untuk pagar dan halaman kami berharap pemerintah daerah kabupaten dapat melanjutkan menyelesaikannya melalui APBD dengan juga didukung pendanaannya melalui Tugas Perbantuan dari KKP,” tambahnya.
Di waktu yang bersamaan, Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Abduh Nurhidayat mengungkapkan, apapun yang berhubungan dengan percepatan swasembada garam, harus segera ditangani. “Saya sendiri belum tahu komponen dalam penguatan APBN untuk akses jalan ini, tapi ini kan perlu kerja sama semua instansi. Kalau mendesak untuk kecepatan swasembada garam, kenapa tidak,” ujar Abduh.
“Atau dari Bappenas juga bisa mendorong PU sesuai dengan fungsinya terkait prasarana jalan, bayangan saya sih itu, memang perlu. Tapi saya belum tahu apakah komponen sudah ada apa belum, kalau sudah ada jalankan saja, kalau ada komponen jalan lebih cepat lebih baik. Intinya swasembada ini menjadi komitmen bersama antara semua pihak, baik lembaga pusat maupun khusus di daerah, itu perlu langkah konkrit dengan ada aksinya,”pungkas Abduh.
***
